Sampit (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
"Dalam hal pembangunan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah juga terkesan masih setengah hati. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran, capaian pembangunan di sektor perkebunan, pertanian maupun perikanan yang belum memperlihatkan prestasi yang patut dibanggakan," kata juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah di Sampit, Senin.
Isu ketahanan pangan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Upaya-upaya untuk mewujudkan hal itu sudah seharusnya dilaksanakan secara serius, termasuk di daerah.
Keseriusan itu tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, tetapi juga harus diwujudkan melalui program yang dijalankan pemerintah. Gambaran keseriusan itu dengan mudah terlihat pada keberpihakan program dan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan.
Pemerintah kabupaten dituntut membuktikan keseriusan tersebut dalam kebijakan yang pro terhadap ketahanan pangan. Jika itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat juga akan dengan senang hati dilibatkan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Kotawaringin Timur memiliki potensi besar di bidang pertanian, salah satunya dengan ketersediaan lahan yang dinilai masih memadai. Sumber daya manusia petani juga sudah cukup mumpuni, jika memang benar-benar digerakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian.
Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi III ini menyebut, sejak berakhirnya hasil hutan sebagai sumber andalan ekonomi Kotawaringin Timur di sektor perindustrian dan perdagangan, saat ini daerah ini telah beralih ke perkebunan kelapa sawit dan hasil tambang.
Baca juga: Sistem pembelajaran sekolah di Kotim jadi perhatian
Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan tidak ditinggalkan. Jangan sampai masyarakat beralih ke bidang lain karena menganggap sektor pertanian sudah tidak lagi menguntungkan.
"Hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian serius. Kotawaringin Timur juga belum mampu menghasilkan produk-produk atau komoditas andalan yang memiliki daya saing dan nilai tambah bagi daerahnya," kata Riskon.
Fraksi Golkar menilai, rendahnya daya saing perindustrian dan perdagangan juga menyebabkan tingkat ketergantungan Kotawaringin Timur terhadap kebutuhan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi.
Ketergantungan ini pula yang membawa dampak luas karena biasanya harga kebutuhan dengan cepat naik ketika pasokan terhambat dan mengakibatkan stok menipis. Namun keadaan ini diyakini bisa diatasi jika memang keseriusan mengembangkan pertanian diwujudkan secara nyata di lapangan.
Baca juga: DPRD Kotim desak ketegasan penertiban miras
Baca juga: DPRD HST kunjungi DPRD Kotim untuk pelajari ini
"Dalam hal pembangunan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah juga terkesan masih setengah hati. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran, capaian pembangunan di sektor perkebunan, pertanian maupun perikanan yang belum memperlihatkan prestasi yang patut dibanggakan," kata juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah di Sampit, Senin.
Isu ketahanan pangan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Upaya-upaya untuk mewujudkan hal itu sudah seharusnya dilaksanakan secara serius, termasuk di daerah.
Keseriusan itu tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, tetapi juga harus diwujudkan melalui program yang dijalankan pemerintah. Gambaran keseriusan itu dengan mudah terlihat pada keberpihakan program dan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan.
Pemerintah kabupaten dituntut membuktikan keseriusan tersebut dalam kebijakan yang pro terhadap ketahanan pangan. Jika itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat juga akan dengan senang hati dilibatkan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Kotawaringin Timur memiliki potensi besar di bidang pertanian, salah satunya dengan ketersediaan lahan yang dinilai masih memadai. Sumber daya manusia petani juga sudah cukup mumpuni, jika memang benar-benar digerakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian.
Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi III ini menyebut, sejak berakhirnya hasil hutan sebagai sumber andalan ekonomi Kotawaringin Timur di sektor perindustrian dan perdagangan, saat ini daerah ini telah beralih ke perkebunan kelapa sawit dan hasil tambang.
Baca juga: Sistem pembelajaran sekolah di Kotim jadi perhatian
Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan tidak ditinggalkan. Jangan sampai masyarakat beralih ke bidang lain karena menganggap sektor pertanian sudah tidak lagi menguntungkan.
"Hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian serius. Kotawaringin Timur juga belum mampu menghasilkan produk-produk atau komoditas andalan yang memiliki daya saing dan nilai tambah bagi daerahnya," kata Riskon.
Fraksi Golkar menilai, rendahnya daya saing perindustrian dan perdagangan juga menyebabkan tingkat ketergantungan Kotawaringin Timur terhadap kebutuhan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi.
Ketergantungan ini pula yang membawa dampak luas karena biasanya harga kebutuhan dengan cepat naik ketika pasokan terhambat dan mengakibatkan stok menipis. Namun keadaan ini diyakini bisa diatasi jika memang keseriusan mengembangkan pertanian diwujudkan secara nyata di lapangan.
Baca juga: DPRD Kotim desak ketegasan penertiban miras
Baca juga: DPRD HST kunjungi DPRD Kotim untuk pelajari ini