Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, apabila ada oknum anggota Polri yang terlibat politik praktis pada pilkada 9 Desember 2020 lengkap dengan bukti otentiknya, maka akan dikenakan sanksi.
"Berat sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan fakta dan perbuatannya. Bisa dikenakan hukum pidana pemilu dan sanksi kode etik aturan Polri," kata Dedi usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Telabang 2020 di halaman Mapolda Kalteng, Rabu.
Jenderal bintang dua itu mengaku sudah siap dalam mengamankan jalannya pilkada yakni Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng dan Bupati-Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Pihaknya juga menjamin pesta demokrasi lima tahun sekali itu bisa berjalan lancar dan damai sesuai keinginan bersama. Untuk itu dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiagaan.
Dedi mengakui adanya potensi gangguan di beberapa daerah yang rawan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Timur serta beberapa daerah lainnya.
Potensi gangguan itu telah dikaji dan diantisipasi. Personel di lapangan akan dioptimalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Personel yang kami libatkan dalam pengamanan pilkada ini melibatkan seluruh polres jajaran dan Polda Kalteng berjumlah sekitar 7.000 anggota," ucapnya.
Mantan Karobinkar SSDM Mabes Polri itu menambahkan, untuk saat ini kondusivitas di sejumlah daerah di Kalteng masih kondusif dan tidak ada terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan di setiap daerah.
Menjelang pesta demokrasi dilaksanakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan simulasi sistem pengamanan kota serta sistem pengamanan dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker dan menjaga jarak.
"Dalam pola pengamanan pilkada nantinya kami tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu di lapangan serta pengamanan kotak suara agar tidak terpapar wabah COVID-19 yang bisa membahayakan nyawa manusia," ungkap orang nomor satu di Polda Kalteng itu.
Sebelum meninggalkan lapangan, Dedi didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalteng melakukan pengecekan personel dan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pengamanan pilkada serentak di Kalteng.
Semua personel dan sarana prasarana siap digunakan untuk mengamankan semua proses pemilu dari tahap demi tahap.
Baca juga: Narkoba di Kalteng dipasok melalui provinsi tetangga
Baca juga: Polisi tangkap dua pemuda di Kalteng miliki sabu 385,5 gram
Baca juga: Polda Kalteng tangkap tersangka pemilik 95,65 gram sabu-sabu
"Berat sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan fakta dan perbuatannya. Bisa dikenakan hukum pidana pemilu dan sanksi kode etik aturan Polri," kata Dedi usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Telabang 2020 di halaman Mapolda Kalteng, Rabu.
Jenderal bintang dua itu mengaku sudah siap dalam mengamankan jalannya pilkada yakni Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng dan Bupati-Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Pihaknya juga menjamin pesta demokrasi lima tahun sekali itu bisa berjalan lancar dan damai sesuai keinginan bersama. Untuk itu dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiagaan.
Dedi mengakui adanya potensi gangguan di beberapa daerah yang rawan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Timur serta beberapa daerah lainnya.
Potensi gangguan itu telah dikaji dan diantisipasi. Personel di lapangan akan dioptimalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Personel yang kami libatkan dalam pengamanan pilkada ini melibatkan seluruh polres jajaran dan Polda Kalteng berjumlah sekitar 7.000 anggota," ucapnya.
Mantan Karobinkar SSDM Mabes Polri itu menambahkan, untuk saat ini kondusivitas di sejumlah daerah di Kalteng masih kondusif dan tidak ada terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan di setiap daerah.
Menjelang pesta demokrasi dilaksanakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan simulasi sistem pengamanan kota serta sistem pengamanan dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker dan menjaga jarak.
"Dalam pola pengamanan pilkada nantinya kami tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu di lapangan serta pengamanan kotak suara agar tidak terpapar wabah COVID-19 yang bisa membahayakan nyawa manusia," ungkap orang nomor satu di Polda Kalteng itu.
Sebelum meninggalkan lapangan, Dedi didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalteng melakukan pengecekan personel dan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pengamanan pilkada serentak di Kalteng.
Semua personel dan sarana prasarana siap digunakan untuk mengamankan semua proses pemilu dari tahap demi tahap.
Baca juga: Narkoba di Kalteng dipasok melalui provinsi tetangga
Baca juga: Polisi tangkap dua pemuda di Kalteng miliki sabu 385,5 gram
Baca juga: Polda Kalteng tangkap tersangka pemilik 95,65 gram sabu-sabu