Muara Teweh (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melakukan uji publik terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020.
"Uji publik ini dilakukan untuk mengevaluasi, perbaikan atau koreksi dan penyempurnaan terhadap DPS yang sudah ada sebagai bahan untuk pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 16 Oktober nanti," kata Ketua KPU Barito Utara H Malik Muliawan pada uji publik di Muara Teweh, Senin.
Dia mengharapkan peran aktif semua pihak untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada KPU setempat sehingga data DPS yang pada Pilkada kali ini untuk sementara jumlah pemilihnya mengalami menurunan bisa meningkat.
"Jadi inilah kesempatan kita, kami sangat berharap diberikan masukan-masukan perbaikan, sebab kalau kita melihat yang ada, hampir semua kecamatan di Barito Utara ini jumlah pemilih mengalami penurunan," katanya.
Malik mengatakan, hasil rapat pleno tingkat Provinsi Kalteng, menginginkan dan bukan mengesampingkan kecamatan lain yang lain, untuk fokus jumlah pemilih di sektor perkotaan lebih kuat, lebih fokus di sana.
"Kita diminta fokus di Kelurahan Melayu dan Lanjas, kenapa fokus di dua kelurahan ini, karena KPU provinsi melihat, Barito Utara ini barometernya ada pada Kecamatan Teweh Tengah," kata Malik.
Uji publik DPS tingkat KPU yang pertama kali diselenggarakan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hendro Nakalelo, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Ledianto, Camat Teweh Tengah M Mastur, perwakilan BPS Barito Utara, Lapas Muara Teweh, Lurah Lanjas Tri Winarsih, perwakilan Lurah Melayu, PPK Teweh Tengah, PPK Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang dan Montallat, PPS Melayu dan Lanjas
Selain itu seluruh komisioner KPU Barito Utara lainnya H David Suisdarto, Fakhruzzaini, Effendi dan Siska Dewi Lestari, serta dari Bawaslu setempat dan tim pemenangan paslon.
Divisi Data dan Informasi KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menambahkan data DPS ini merupakan hasil tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dilaksanaka sekitar satu bulan terakhir yang telah diumumkan dari tingkat desa dan kelurahan.
"Kami juga memiliki keterbatasan, dalam hal ini kemungkinan DPS bisa jadi ada yang ketinggalan atau ada yang belum tercoklit atau belum terdaftar, dengan uji publik ini baik dari tingkat desa sampai kecamatan bisa sama-sama mencermati, sehingga kalau ada yang belum terdata bisa melaporkan kepada KPU, sehingga DPS yang belum sempurna ini bisa menjadi lebih baik menuju ke DPT nantinya," kata dia.
Jumlah pemilih DPS Pilkada Kalteng 2020 di Barito Utara ini tersebar di sembilan kecamatan sebanyak 93.591 pemilih, jumlah ini berkurang dibanding pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 103.374 orang, sehingga terjadi selisih atau berkurang 9.783 atau 9,46 persen.
Dia memberikan contoh pengurangan ini terjadi di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, sesuai kronologis yang disampaikan PPS Bukit Sawit karena banyak warga yang dulunya bekerja di perusahaan, namun sekarang banyak yang pulang ke daerah asalnya, dari situ terjadi pengurangan TPS dari 11 TPS menjadi 9 TPS
"Jadi bila masih ada yang belum terdaftar silahkan mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang kami buka dari tingat KPU , kemudian PPK dan PPS di setiap desa atau kelurahan," jelas dia.
Memang tahapannya sudah berakhir tanggal 28 September ini, dia menambahkan, namun pihaknya masih menerima data yang belum ada, karena penetapan DPT dilakukan 16 Oktober 2020, jadi dalam rentang waktu itu masih menerima, jika ada tanggapan atau masukan dari warga.
"Uji publik ini dilakukan untuk mengevaluasi, perbaikan atau koreksi dan penyempurnaan terhadap DPS yang sudah ada sebagai bahan untuk pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 16 Oktober nanti," kata Ketua KPU Barito Utara H Malik Muliawan pada uji publik di Muara Teweh, Senin.
Dia mengharapkan peran aktif semua pihak untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada KPU setempat sehingga data DPS yang pada Pilkada kali ini untuk sementara jumlah pemilihnya mengalami menurunan bisa meningkat.
"Jadi inilah kesempatan kita, kami sangat berharap diberikan masukan-masukan perbaikan, sebab kalau kita melihat yang ada, hampir semua kecamatan di Barito Utara ini jumlah pemilih mengalami penurunan," katanya.
Malik mengatakan, hasil rapat pleno tingkat Provinsi Kalteng, menginginkan dan bukan mengesampingkan kecamatan lain yang lain, untuk fokus jumlah pemilih di sektor perkotaan lebih kuat, lebih fokus di sana.
"Kita diminta fokus di Kelurahan Melayu dan Lanjas, kenapa fokus di dua kelurahan ini, karena KPU provinsi melihat, Barito Utara ini barometernya ada pada Kecamatan Teweh Tengah," kata Malik.
Uji publik DPS tingkat KPU yang pertama kali diselenggarakan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hendro Nakalelo, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Ledianto, Camat Teweh Tengah M Mastur, perwakilan BPS Barito Utara, Lapas Muara Teweh, Lurah Lanjas Tri Winarsih, perwakilan Lurah Melayu, PPK Teweh Tengah, PPK Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang dan Montallat, PPS Melayu dan Lanjas
Selain itu seluruh komisioner KPU Barito Utara lainnya H David Suisdarto, Fakhruzzaini, Effendi dan Siska Dewi Lestari, serta dari Bawaslu setempat dan tim pemenangan paslon.
Divisi Data dan Informasi KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menambahkan data DPS ini merupakan hasil tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dari petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dilaksanaka sekitar satu bulan terakhir yang telah diumumkan dari tingkat desa dan kelurahan.
"Kami juga memiliki keterbatasan, dalam hal ini kemungkinan DPS bisa jadi ada yang ketinggalan atau ada yang belum tercoklit atau belum terdaftar, dengan uji publik ini baik dari tingkat desa sampai kecamatan bisa sama-sama mencermati, sehingga kalau ada yang belum terdata bisa melaporkan kepada KPU, sehingga DPS yang belum sempurna ini bisa menjadi lebih baik menuju ke DPT nantinya," kata dia.
Jumlah pemilih DPS Pilkada Kalteng 2020 di Barito Utara ini tersebar di sembilan kecamatan sebanyak 93.591 pemilih, jumlah ini berkurang dibanding pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 103.374 orang, sehingga terjadi selisih atau berkurang 9.783 atau 9,46 persen.
Dia memberikan contoh pengurangan ini terjadi di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, sesuai kronologis yang disampaikan PPS Bukit Sawit karena banyak warga yang dulunya bekerja di perusahaan, namun sekarang banyak yang pulang ke daerah asalnya, dari situ terjadi pengurangan TPS dari 11 TPS menjadi 9 TPS
"Jadi bila masih ada yang belum terdaftar silahkan mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat yang kami buka dari tingat KPU , kemudian PPK dan PPS di setiap desa atau kelurahan," jelas dia.
Memang tahapannya sudah berakhir tanggal 28 September ini, dia menambahkan, namun pihaknya masih menerima data yang belum ada, karena penetapan DPT dilakukan 16 Oktober 2020, jadi dalam rentang waktu itu masih menerima, jika ada tanggapan atau masukan dari warga.