Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengatakan, masih banyak masyarakat miskin di wilayah setempat yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
"Kenapa demikian, hal itu disebabkan jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari kuota BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan," katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, di Buntok, Senin.
Selain itu, pembagian jatah kartu JKN-KIS diduga tidak tepat sasaran. Warga yang ekonominya masih mampu yang memiliki mobil dan sepeda motor mendapatkan kartu JKN-KIS padahal masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan.
Menurutnya, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan pada saat masyarakat yang benar-benar miskin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok. Mereka harus berobat mandiri karena tidak memiliki kartu yang bisa dipakai untuk berobat gratis tersebut.
Untuk itu, Farid Yusran meminta kepada RSUD Jaraga Sasameh Buntok agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu JKN-KIS dari BPJS tersebut.
"Urusan siapa yang membayarnya, silakan RSUD Jaraga Sasameh Buntok bersama dengan pemerintah kabupaten yang memikirkannya," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
DPRD siap mendukung. Jika perlu dalam penganggaran, menurut Farid Yusran tidak menjadi persoalan sepanjang untuk kepentingan masyarakat di kabupaten ini.
Selain itu terkait dengan mesin hemodialisa atau alat cuci darah yang belum ada agar dapat diadakan kembali.
"Walaupun direkturnya mengatakan bahwa RSUD mengalami kerugian dan selalu menombok, namun tidak boleh berpikir seperti itu, sebab pelayanan kepada masyarakat tidak perlu berpikir untung rugi, akan tetapi bagaimana masyarakat selalu terlayani," demikian Farid Yusran.
Baca juga: DPRD Barsel minta pencairan ADD dan DD disederhanakan
Baca juga: Polisi amankan pengedar sabu di Desa Damparan Barsel
Baca juga: KPU sampaikan hasil uji publik DPS di Barito Selatan
"Kenapa demikian, hal itu disebabkan jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari kuota BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan," katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, di Buntok, Senin.
Selain itu, pembagian jatah kartu JKN-KIS diduga tidak tepat sasaran. Warga yang ekonominya masih mampu yang memiliki mobil dan sepeda motor mendapatkan kartu JKN-KIS padahal masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan.
Menurutnya, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan pada saat masyarakat yang benar-benar miskin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok. Mereka harus berobat mandiri karena tidak memiliki kartu yang bisa dipakai untuk berobat gratis tersebut.
Untuk itu, Farid Yusran meminta kepada RSUD Jaraga Sasameh Buntok agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu JKN-KIS dari BPJS tersebut.
"Urusan siapa yang membayarnya, silakan RSUD Jaraga Sasameh Buntok bersama dengan pemerintah kabupaten yang memikirkannya," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
DPRD siap mendukung. Jika perlu dalam penganggaran, menurut Farid Yusran tidak menjadi persoalan sepanjang untuk kepentingan masyarakat di kabupaten ini.
Selain itu terkait dengan mesin hemodialisa atau alat cuci darah yang belum ada agar dapat diadakan kembali.
"Walaupun direkturnya mengatakan bahwa RSUD mengalami kerugian dan selalu menombok, namun tidak boleh berpikir seperti itu, sebab pelayanan kepada masyarakat tidak perlu berpikir untung rugi, akan tetapi bagaimana masyarakat selalu terlayani," demikian Farid Yusran.
Baca juga: DPRD Barsel minta pencairan ADD dan DD disederhanakan
Baca juga: Polisi amankan pengedar sabu di Desa Damparan Barsel
Baca juga: KPU sampaikan hasil uji publik DPS di Barito Selatan