Kuala Kurun (ANTARA) - Legislator Gunung Mas, Kalimantan Tengah Polie L Mihing mendorong Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang dan Tumbang Takaoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara agar segera melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa.
“Hingga Kamis (22/10), Tanjung Karitak dan Tumbang Takaoi belum melakukan pencairan DD dan ADD tahap I tahun anggaran 2020. Saya harap pemerintahan desa di dua desa tadi berusaha secara maksimal agar DD dan ADD dapat dicairkan,” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Jumat.
Pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini menyebut, DD dan ADD yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah sangat bermanfaat untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Agar proses pencairan DD dan ADD berjalan lancar, ujar politisi Partai Hanura ini, maka kepala desa beserta perangkat hendaknya bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan badan permusyawaratan desa dan para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Distransnakerkop dan UKM Gumas siap fasilitasi pembentukan koperasi
“Jika ada permasalahan di desa, mohon dibicarakan dengan baik-baik dan selesaikan secara musyawarah mufakat,” tutur legislator dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini.
Jangan sampai permasalahan yang kecil dibesar-besarkan, sehingga malah akan menghambat pencairan DD dan ADD. Seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, BPD, para tokoh, dan masyarakat, harus menjalin hubungan yang harmonis.
Terlebih, sambung dia, pencairan DD dan ADD akan berpengaruh terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19.
Baca juga: Legislator Gumas: Pengerjaan multiyears harus rutin diperhatikan
“Segera lakukan pencairan DD dan ADD, agar BLT DD dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan,” kata Polie yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Gumas yang membidangi pemerintahan dan keuangan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gumas Yulius mengatakan dari 114 desa yang ada di kabupaten itu, sebanyak 112 desa telah melakukan pencairan DD dan ADD tahap I dan sebagian lagi telah melakukan pencairan tahap II.
Artinya, lanjut dia, ada dua desa yang belum melakukan pencairan yakni Tanjung Karitak dan Tumbang Takaoi. Hal itu juga menyebabkan penyaluran BLT DD di dua desa tersebut belum dilakukan.
“Semoga dua desa tersebut dapat menyelesaikan berbagai proses, sehingga DD dan ADD dapat dicairkan dan BLT DD dapat disalurkan kepada masyarakat desa masing-masing yang layak menerima,” demikian Yulius.
Baca juga: Tiga tahun tak lakukan pencairan, Desa Sangal diminta gunakan DD dan ADD secara efektif
Baca juga: Ini harapan Kapolres terkait pelaksaan Pilkada Kalteng di Gumas
Baca juga: Ratusan pelaku UMKM Gumas daftar Banpres Produktif tahap 3
“Hingga Kamis (22/10), Tanjung Karitak dan Tumbang Takaoi belum melakukan pencairan DD dan ADD tahap I tahun anggaran 2020. Saya harap pemerintahan desa di dua desa tadi berusaha secara maksimal agar DD dan ADD dapat dicairkan,” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Jumat.
Pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini menyebut, DD dan ADD yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah sangat bermanfaat untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Agar proses pencairan DD dan ADD berjalan lancar, ujar politisi Partai Hanura ini, maka kepala desa beserta perangkat hendaknya bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan badan permusyawaratan desa dan para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Distransnakerkop dan UKM Gumas siap fasilitasi pembentukan koperasi
“Jika ada permasalahan di desa, mohon dibicarakan dengan baik-baik dan selesaikan secara musyawarah mufakat,” tutur legislator dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini.
Jangan sampai permasalahan yang kecil dibesar-besarkan, sehingga malah akan menghambat pencairan DD dan ADD. Seluruh pihak, mulai dari perangkat desa, BPD, para tokoh, dan masyarakat, harus menjalin hubungan yang harmonis.
Terlebih, sambung dia, pencairan DD dan ADD akan berpengaruh terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19.
Baca juga: Legislator Gumas: Pengerjaan multiyears harus rutin diperhatikan
“Segera lakukan pencairan DD dan ADD, agar BLT DD dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan,” kata Polie yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Gumas yang membidangi pemerintahan dan keuangan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gumas Yulius mengatakan dari 114 desa yang ada di kabupaten itu, sebanyak 112 desa telah melakukan pencairan DD dan ADD tahap I dan sebagian lagi telah melakukan pencairan tahap II.
Artinya, lanjut dia, ada dua desa yang belum melakukan pencairan yakni Tanjung Karitak dan Tumbang Takaoi. Hal itu juga menyebabkan penyaluran BLT DD di dua desa tersebut belum dilakukan.
“Semoga dua desa tersebut dapat menyelesaikan berbagai proses, sehingga DD dan ADD dapat dicairkan dan BLT DD dapat disalurkan kepada masyarakat desa masing-masing yang layak menerima,” demikian Yulius.
Baca juga: Tiga tahun tak lakukan pencairan, Desa Sangal diminta gunakan DD dan ADD secara efektif
Baca juga: Ini harapan Kapolres terkait pelaksaan Pilkada Kalteng di Gumas
Baca juga: Ratusan pelaku UMKM Gumas daftar Banpres Produktif tahap 3