Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno mengapresiasi berbagai upaya serta kinerja pemerintah provinsi dalam mengelola anggaran dan aset, sehingga mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sampai lima kali berturut-turut.
Opini WTP dari BPK itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemprov Kalteng selama lima tahun terakhir ini selalu konsisten dan terus berbenah menjadi lebih baik dalam berbagai hal, termasuk pengelolaan anggaran dan aset, kata Wiyatno di Palangka Raya, Kamis.
"Meraih dan mempertahankan opini WTP sampai lima kali secara berturut-turut itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Itu kenapa kami mengapresiasi kinerja pemprov," ucapnya.
Pemprov Kalteng untuk pertama kali mendapatkan WTP pada tahun 2016, dan mampu mempertahankan raihan itu di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Bahkan, sejumlah pihak, termasuk kalangan DPRD Kalteng optimisi opini WTP itu kemungkinan besar kembali diraih pada tahun 2021.
Wiyatno mengatakan komunikasi dan koordinasi DPRD dan Pemprov Kalteng sekarang ini pun terus mengalami perbaikan. Hal itu tentunya menjadi modal besar dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat Kalteng.
"Kami melihat komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov Kalteng pun sudah semakin baik. Hal-hal seperti ini yang harus dipertahankan dan lebih ditingatkan," katanya.
Baca juga: Legislator Kalteng minta PLN segera aliri listrik di lima di Kotim
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengaku, DPRD bersama pemprov Kalteng sudah menyusun berbagai program yang akan dilaksanakan di tahun 2021.
Bendahara DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu memastikan, program yang telah disusun itu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
"Kami dari DPRD Kalteng pun akan mengawasi agar berbagai program tersebut terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Termasuk mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD Kalteng janji bantu pembangunan RSUD Muara Teweh Rp25 miliar
Baca juga: Seluruh Fraksi DPRD Kalteng terima raperda R-APDB 2021
Baca juga: DPRD Kalteng minta sarana pengawasan laut di Seruyan ditingkat
Opini WTP dari BPK itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemprov Kalteng selama lima tahun terakhir ini selalu konsisten dan terus berbenah menjadi lebih baik dalam berbagai hal, termasuk pengelolaan anggaran dan aset, kata Wiyatno di Palangka Raya, Kamis.
"Meraih dan mempertahankan opini WTP sampai lima kali secara berturut-turut itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Itu kenapa kami mengapresiasi kinerja pemprov," ucapnya.
Pemprov Kalteng untuk pertama kali mendapatkan WTP pada tahun 2016, dan mampu mempertahankan raihan itu di tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Bahkan, sejumlah pihak, termasuk kalangan DPRD Kalteng optimisi opini WTP itu kemungkinan besar kembali diraih pada tahun 2021.
Wiyatno mengatakan komunikasi dan koordinasi DPRD dan Pemprov Kalteng sekarang ini pun terus mengalami perbaikan. Hal itu tentunya menjadi modal besar dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat Kalteng.
"Kami melihat komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov Kalteng pun sudah semakin baik. Hal-hal seperti ini yang harus dipertahankan dan lebih ditingatkan," katanya.
Baca juga: Legislator Kalteng minta PLN segera aliri listrik di lima di Kotim
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengaku, DPRD bersama pemprov Kalteng sudah menyusun berbagai program yang akan dilaksanakan di tahun 2021.
Bendahara DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu memastikan, program yang telah disusun itu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
"Kami dari DPRD Kalteng pun akan mengawasi agar berbagai program tersebut terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Termasuk mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD Kalteng janji bantu pembangunan RSUD Muara Teweh Rp25 miliar
Baca juga: Seluruh Fraksi DPRD Kalteng terima raperda R-APDB 2021
Baca juga: DPRD Kalteng minta sarana pengawasan laut di Seruyan ditingkat