Palangka Raya (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail mengatakan, pemerintah provinsi siap mendukung serta melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah pusat.
"Termasuk nota kesepakatan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dijelaskannya, berbagai keputusan pemerintah pusat siap pihaknya laksanakan di daerah didukung perwakilan BPKP setempat, karena pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Adapun penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia secara virtual melalui konferensi video itu, dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng.
Penandatanganan oleh Habib Ismail bersama Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia P Husada terhadap nota kesepakatan tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, disaksikan secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai upaya peningkatan pengawasan intern di daerah.
"Sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sesuai arahan presiden, seperti urgensi pentingnya pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.
Ia menegaskan hal yang paling utama yakni belanja pemerintah di pusat dan daerah merupakan penggerak roda perekonomian di masa pandemi.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengharapkan agar BPKP mampu mengawal pemerintahan di daerah agar berjalan baik dan lancar, utamanya dari sisi program dan anggaran.
"Presiden ingin setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat. Artinya semua program yang ada bukan hanya dilaksanakan, namun bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," terangnya.
"Termasuk nota kesepakatan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dijelaskannya, berbagai keputusan pemerintah pusat siap pihaknya laksanakan di daerah didukung perwakilan BPKP setempat, karena pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Adapun penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia secara virtual melalui konferensi video itu, dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng.
Penandatanganan oleh Habib Ismail bersama Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia P Husada terhadap nota kesepakatan tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, disaksikan secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai upaya peningkatan pengawasan intern di daerah.
"Sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sesuai arahan presiden, seperti urgensi pentingnya pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.
Ia menegaskan hal yang paling utama yakni belanja pemerintah di pusat dan daerah merupakan penggerak roda perekonomian di masa pandemi.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengharapkan agar BPKP mampu mengawal pemerintahan di daerah agar berjalan baik dan lancar, utamanya dari sisi program dan anggaran.
"Presiden ingin setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat. Artinya semua program yang ada bukan hanya dilaksanakan, namun bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," terangnya.