Pangkalan Bun (ANTARA) - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah mengadakan silaturahmi bersama Wakil Bupati Ahmadi Riansyah yang merupakan Dewan Pembina atau Penasehat dua organisasi tersebut.
Dalam silaturahmi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kobar di Pangkalan Bun, Rabu, Ahmadi Riansyah mengungkapkan, setidaknya ada tiga isu strategis yang dibahas.
"Jadi kegiatan kali ini selain mempererat tali silaturahim, juga akan dilakukan diskusi, membahas tiga isu setrategis yang saat ini sedang berkembang di lingkungan masyarakat," katanya.
Tiga isu yang dibahas yakni berkenaan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, isu SARA akibat adanya kasus pembunuhan remaja perempuan di Kutai, Kalimantan Timur, serta terkait upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan program vaksinasi.
"Beberapa waktu lalu MK sudah memutuskan sengketa pilkada Kalteng, sehingga semua pihak berkewajiban bersama-sama menjaga dan memelihara ketertiban serta kemanan di Kalteng, khususnya di Kobar," pintanya.
Ia berharap, tidak ada lagi isu politik yang justru memperkeruh suasana. Untuk itu, FKP dan FKB harus mampu merangkul komponen masyarakat demi menjaga kondusivitas di wilayah Kobar.
Kemudian, terkait isu SARA akibat kasus pembunuhan di Kutai, peristiwa ini juga memerlukan peran dari para tokoh adat dan agama, demi meluruskan informasi yang beredar.
Selain itu, para tokoh wajib merangkul masyarakat agar informasi yang tak berdasar tidak meluas serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Terakhir, terkait program vaksinasi, hal ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak supaya bisa rampung sesuai rencana yakni 15 bulan dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu, anggota FKP dan FKUB juga harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah aman dan halal. Selain itu, efektif untuk menekan angka penularan COVID-19.
"Harapan kita vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antar komponen masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Kobar Rustam Effendi menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan kali ini ialah untuk menjalin silaturahmi dan menyikapi isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Ia menyebutkan, FPK dan FKUB mempunyai tugas menjaring aspirasi masyarakat melalui para tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut.
"Sebelum masa pandemi, kegiatan ini biasanya kita laksanakan sebulan sekali dari rumah ke rumah. Tapi kali ini kita laksanakan di kantor dengan sederhana," ujarnya.
Dalam silaturahmi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kobar di Pangkalan Bun, Rabu, Ahmadi Riansyah mengungkapkan, setidaknya ada tiga isu strategis yang dibahas.
"Jadi kegiatan kali ini selain mempererat tali silaturahim, juga akan dilakukan diskusi, membahas tiga isu setrategis yang saat ini sedang berkembang di lingkungan masyarakat," katanya.
Tiga isu yang dibahas yakni berkenaan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, isu SARA akibat adanya kasus pembunuhan remaja perempuan di Kutai, Kalimantan Timur, serta terkait upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan program vaksinasi.
"Beberapa waktu lalu MK sudah memutuskan sengketa pilkada Kalteng, sehingga semua pihak berkewajiban bersama-sama menjaga dan memelihara ketertiban serta kemanan di Kalteng, khususnya di Kobar," pintanya.
Ia berharap, tidak ada lagi isu politik yang justru memperkeruh suasana. Untuk itu, FKP dan FKB harus mampu merangkul komponen masyarakat demi menjaga kondusivitas di wilayah Kobar.
Kemudian, terkait isu SARA akibat kasus pembunuhan di Kutai, peristiwa ini juga memerlukan peran dari para tokoh adat dan agama, demi meluruskan informasi yang beredar.
Selain itu, para tokoh wajib merangkul masyarakat agar informasi yang tak berdasar tidak meluas serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Terakhir, terkait program vaksinasi, hal ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak supaya bisa rampung sesuai rencana yakni 15 bulan dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu, anggota FKP dan FKUB juga harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah aman dan halal. Selain itu, efektif untuk menekan angka penularan COVID-19.
"Harapan kita vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antar komponen masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Kobar Rustam Effendi menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan kali ini ialah untuk menjalin silaturahmi dan menyikapi isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Ia menyebutkan, FPK dan FKUB mempunyai tugas menjaring aspirasi masyarakat melalui para tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut.
"Sebelum masa pandemi, kegiatan ini biasanya kita laksanakan sebulan sekali dari rumah ke rumah. Tapi kali ini kita laksanakan di kantor dengan sederhana," ujarnya.