Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Evi Kahayanti mengaku mendapat keluhan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar di Kabupaten Katingan, sangat membutuhkan alat pengolah limbah medis atau Incenerator.
Keluhan itu harapannya diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Katingan maupun Pemerintah provinsi karena keberadaannya sangat penting dalam menjaga lingkungan, kata Evi di Palangka Raya, kemarin.
"Sampai sekarang RSUD Mas Amsyar memang belum ada alat pengolah limbah medis yang semesetinya. Itu kenapa perlu menjadi perhatian dan diadakan segera oleh Pemda," tambahnya
Dikatakan, sampai saat ini alat pengolah limbah medis memadai hanya ada di RSUD Doris Silvanus di Kota Palangka Raya. Sedangkan RSUD di daerah lain di provinsi ini, relatif belum memadai dan cenderung mengirim limbahnya ke RSUD lain.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang salah satu tugasnya terkait kesehatan itu pun mengingatkan, limbah medis tidak bisa dibuang secara sembarangan. Sebab, limbah medis tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga kesehatan orang.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov lakukan terobosan capai target PAD
"Jadi, perlu dikelola secara benar dan alatnya juga sangat khusus. Untuk itulah perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, khususnya pemkab Katingan," kata Evi.
Srikandi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kalteng itu juga menyarankan pemprov memberikan bantuan dalam penyediaan alat pengolah limbah medis tersebut. Sebab, keberadaan RSUD di Katingan juga salah satu upaya membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan.
Dia mengatakan informasinya harga alat pengolah limbah medis relatif mahal, sehingga tidak ada salahnya Pemprov Kalteng membantu menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Dan, Pemkab Katingan melalui Dinas Kesehatan setempat bisa mengajukan bantuan ke Pemprov Kalteng.
"Alat ini cukup penting dan mendesak, karena saat ini, RSUD Mas Amsyar belum memiliki alat pengolah limbah medis sebagaimana semestinya," demikian Evi.
Baca juga: Keberadaan investasi triliun rupiah belum beri keuntungan bagi Kalteng
Baca juga: DPRD Kalteng berharap DD dan ADD percepat penciptaan desa mandiri
Keluhan itu harapannya diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Katingan maupun Pemerintah provinsi karena keberadaannya sangat penting dalam menjaga lingkungan, kata Evi di Palangka Raya, kemarin.
"Sampai sekarang RSUD Mas Amsyar memang belum ada alat pengolah limbah medis yang semesetinya. Itu kenapa perlu menjadi perhatian dan diadakan segera oleh Pemda," tambahnya
Dikatakan, sampai saat ini alat pengolah limbah medis memadai hanya ada di RSUD Doris Silvanus di Kota Palangka Raya. Sedangkan RSUD di daerah lain di provinsi ini, relatif belum memadai dan cenderung mengirim limbahnya ke RSUD lain.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang salah satu tugasnya terkait kesehatan itu pun mengingatkan, limbah medis tidak bisa dibuang secara sembarangan. Sebab, limbah medis tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga kesehatan orang.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov lakukan terobosan capai target PAD
"Jadi, perlu dikelola secara benar dan alatnya juga sangat khusus. Untuk itulah perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, khususnya pemkab Katingan," kata Evi.
Srikandi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kalteng itu juga menyarankan pemprov memberikan bantuan dalam penyediaan alat pengolah limbah medis tersebut. Sebab, keberadaan RSUD di Katingan juga salah satu upaya membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan.
Dia mengatakan informasinya harga alat pengolah limbah medis relatif mahal, sehingga tidak ada salahnya Pemprov Kalteng membantu menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Dan, Pemkab Katingan melalui Dinas Kesehatan setempat bisa mengajukan bantuan ke Pemprov Kalteng.
"Alat ini cukup penting dan mendesak, karena saat ini, RSUD Mas Amsyar belum memiliki alat pengolah limbah medis sebagaimana semestinya," demikian Evi.
Baca juga: Keberadaan investasi triliun rupiah belum beri keuntungan bagi Kalteng
Baca juga: DPRD Kalteng berharap DD dan ADD percepat penciptaan desa mandiri