Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mengatakan, sangatlah diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dalam melengkapi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.
“Karena BPBD Bartim baru terbentuk pada awal tahun 2021 tadi, maka yang sangat prioritas diperlukan yakni sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja BPBD,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Sabtu.
BPBD Bartim bekerja dengan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Walaupun demikian, BPBD Bartim tetap dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam penanganan bencana.
Menurutnya, sangat diperlukan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang memadai karena Kabupaten Bartim memiliki geografis cukup berisiko terjadi bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan agar usulan yang disampaikan bisa diakomodasi pemerintah pusat. Ini sangat penting sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana sehingga upaya penyelamatan warga penanggulangan pasca bencana lebih maksimal.
“Aspirasi yang disampaikan diharapkan bisa diteruskan sehingga kekurangan sarana dan prasarana pada BPBD Bartim mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini sudah disampaikan saat adanya kunjungan anggota Komisi VII DPR RI, H Iwan Kurniawan, Jumat kemarin,” kata Ampera lagi.
Anggota Komisi VIII DPR-RI, Iwan Kurniawan mengatakan, usulan yang disampaikan khususnya dalam penanganan bencana akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Saya sepemikiran dengan apa yang disampaikan Bupati Bartim dan usulan ini akan kita sampaikan ke BNPB, karena penanganan bencana perlu perhatian serius,” kata Iwan.
Selain sarana dan prasarana BPBD Bartim, Bupati Bartim Ampera AY Mebas juga menyampaikan beberapa usulan-usulan lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Usulan yang sudah masuk dalam catatan politisi Partai Gerindra itu diharapkan bisa terakomodasi dengan baik.
Baca juga: DPMDS Bartim gandeng BPKP Kalteng tingkatkan pembinaan BUMDes
“Karena BPBD Bartim baru terbentuk pada awal tahun 2021 tadi, maka yang sangat prioritas diperlukan yakni sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja BPBD,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Sabtu.
BPBD Bartim bekerja dengan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Walaupun demikian, BPBD Bartim tetap dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam penanganan bencana.
Menurutnya, sangat diperlukan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang memadai karena Kabupaten Bartim memiliki geografis cukup berisiko terjadi bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan agar usulan yang disampaikan bisa diakomodasi pemerintah pusat. Ini sangat penting sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana sehingga upaya penyelamatan warga penanggulangan pasca bencana lebih maksimal.
“Aspirasi yang disampaikan diharapkan bisa diteruskan sehingga kekurangan sarana dan prasarana pada BPBD Bartim mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini sudah disampaikan saat adanya kunjungan anggota Komisi VII DPR RI, H Iwan Kurniawan, Jumat kemarin,” kata Ampera lagi.
Anggota Komisi VIII DPR-RI, Iwan Kurniawan mengatakan, usulan yang disampaikan khususnya dalam penanganan bencana akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Saya sepemikiran dengan apa yang disampaikan Bupati Bartim dan usulan ini akan kita sampaikan ke BNPB, karena penanganan bencana perlu perhatian serius,” kata Iwan.
Selain sarana dan prasarana BPBD Bartim, Bupati Bartim Ampera AY Mebas juga menyampaikan beberapa usulan-usulan lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Usulan yang sudah masuk dalam catatan politisi Partai Gerindra itu diharapkan bisa terakomodasi dengan baik.
Baca juga: DPMDS Bartim gandeng BPKP Kalteng tingkatkan pembinaan BUMDes