Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Ruselita meminta pemerintah di daerah itu untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
"Sektor parkir apabila dikelola dengan baik oleh instansi terkait, maka berpotensi meningkatkan pemasukan kas daerah setiap tahunnya," katanya di Palangka Raya, Senin.
Srikandi di lembaga DPRD Kota Palangka Raya itu juga menegaskan, apabila dikelola dengan benar tentunya kebocoran PAD di sektor parkir sangatlah minim. Hanya saja, selama ini menjamurnya juru parkir di sejumlah tempat usaha yang tidak memiliki izin harus ditertibkan atau mereka disarankan untuk membuat izin aktivitas mereka.
"Kebocoran PAD di sektor tersebut tidak besar, salah satunya di lokasi parkir di tempat wisata, pusat hiburan, rumah makan dan lain sebagainya wajib yang tidak punya izin wajib ditertibkan," bebernya.
Ruselita menambahkan, tidak kalah pentingnya pendataan terhadap para jukir dan area parkir harus dilakukan hal ini sangat penting, guna memastikan perparkiran resmi atau tidak.
Dengan adanya keberadaan jukir resmi tentunya akan mempermudah dalam pengontrolan, baik secara laporan pendapatan yang harus disetorkan ke kas daerah.
Baca juga: Legislator Palangka Raya imbau masyarakat tak bosan terapkan prokes
"Saya menyarankan bagi jukir yang tidak mengurus izin segera mengurus izinnya, agar ketika ada penertiban jukir liar mereka tidak akan ditertibkan karena sudah wajib membayarkan haknya selama mengelola parkir," bebernya.
Ruselita yang juga anggota Komisi B DPRD setempat menambahkan, harus disadari selama ini sektor perparkiran selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Padahal sektor ini sangat memungkinkan untuk menambah PAD, maka dari itu upaya penataan pengelolaan harus dimaksimalkan sehingga hasilnya untuk kemajuan daerah itu sendiri.
"Instansi terkait wajib memperhatikan persoalan ini, sehingga kedepannya PAD maksimal dan tidak bocor pembangunan daerah juga efektif dari hal-hal tersebut," tandasnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta masyarakat waspadai karhutla
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya minta pengawasan HET Migas dimaksimalkan
Baca juga: Aspirasi mendesak di Musrenbang harus diperjuangkan
"Sektor parkir apabila dikelola dengan baik oleh instansi terkait, maka berpotensi meningkatkan pemasukan kas daerah setiap tahunnya," katanya di Palangka Raya, Senin.
Srikandi di lembaga DPRD Kota Palangka Raya itu juga menegaskan, apabila dikelola dengan benar tentunya kebocoran PAD di sektor parkir sangatlah minim. Hanya saja, selama ini menjamurnya juru parkir di sejumlah tempat usaha yang tidak memiliki izin harus ditertibkan atau mereka disarankan untuk membuat izin aktivitas mereka.
"Kebocoran PAD di sektor tersebut tidak besar, salah satunya di lokasi parkir di tempat wisata, pusat hiburan, rumah makan dan lain sebagainya wajib yang tidak punya izin wajib ditertibkan," bebernya.
Ruselita menambahkan, tidak kalah pentingnya pendataan terhadap para jukir dan area parkir harus dilakukan hal ini sangat penting, guna memastikan perparkiran resmi atau tidak.
Dengan adanya keberadaan jukir resmi tentunya akan mempermudah dalam pengontrolan, baik secara laporan pendapatan yang harus disetorkan ke kas daerah.
Baca juga: Legislator Palangka Raya imbau masyarakat tak bosan terapkan prokes
"Saya menyarankan bagi jukir yang tidak mengurus izin segera mengurus izinnya, agar ketika ada penertiban jukir liar mereka tidak akan ditertibkan karena sudah wajib membayarkan haknya selama mengelola parkir," bebernya.
Ruselita yang juga anggota Komisi B DPRD setempat menambahkan, harus disadari selama ini sektor perparkiran selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Padahal sektor ini sangat memungkinkan untuk menambah PAD, maka dari itu upaya penataan pengelolaan harus dimaksimalkan sehingga hasilnya untuk kemajuan daerah itu sendiri.
"Instansi terkait wajib memperhatikan persoalan ini, sehingga kedepannya PAD maksimal dan tidak bocor pembangunan daerah juga efektif dari hal-hal tersebut," tandasnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta masyarakat waspadai karhutla
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya minta pengawasan HET Migas dimaksimalkan
Baca juga: Aspirasi mendesak di Musrenbang harus diperjuangkan