Tamiang Layang (ANTARA) - Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, berkomitmen akan terus ikut dan terlibat aktif dalam membangun daerah setempat, sebagai upaya mewujudkan Kabupaten sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah.
KPP Bartim dalam proses pembangunan bukan kebijakan alternatif melainkan bentuk kesadaran atas harkat dan martabat manusia dalam pembangunan, kata Ketua KPP Bartim Adolina Sendol di Tamiang Layang, Selasa.
"Khususnya membangun Kabupaten Bartim menuju Gumi Jari Janang Kalalawah menjadi Bartim yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah," tambahnya.
Menurutnya, KPP Bartim memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya tatanan relasi sosial dan perilaku yang kondusif dalam ikut, serta berperan aktif dalam demokratisasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bartim.
Adolina mengatakan target KPP Bartim yakni meningkatkan kapasitas perempuan anggota parlemen dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, berintegritas dan membangun diri maka mulailah terlihat figure-figur perempuan di parlemen.
"Seperti anggota parlemen di Kabupaten Bartim semakin bertambah, yang dulunya dari satu orang menjadi dua orang, bertambah menjadi lima orang dan hingga sekarang menjadi tujuh anggota dewan keterwakilan perempuan dari 25 anggota DPRD Bartim," kata politisi Partai Nasdem itu.
Sedangkan tujuan KPP Bartim yakni meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik antara perempuan dan laki-laki, dan KPP Bartim meningkatkan akses kontrol dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan pemantauan secara evaluasi.
KPP Bartim juga berupaya untuk berperan aktif dalam terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender di Kabupaten Bartim.
Salah satu yang harus dilakukan KPP Bartim yakni penguatan relokasi nasional untuk menjamin peran perempuan serta membangun kerjasama antar kelompok dan negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peran perempuan.
"KP Bartim jug amemiliki peranan dalam proses pembangunan nasional, berupaya dan memberi dukungan dengan akan memperkuat tiga unsur yakni eksekutif, yudikatif, dan akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas terkait," kata Adolina.
Sementara itu, Ketua KPP Kalteng Andina Theresia Narang mengatakan mengharapkan KPP Bartim menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sebagai penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat.
"Selain itu, kegiatan pengorganisasian KPP dengan tetap berpegang pada anggaran dasar dan rumah tangga organisasi KPP Indonesia," kata Andina.
Baca juga: Pemkab Bartim berkomitmen pertahankan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan
KPP Bartim juga diminta untuk semakin memperkuat peran perempuan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan melihat peningkatan jumlah perolehan kursi anggota legislatif perempuan diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat.
Kesatuan yang mana keterwakilan perempuan bukan saja sebagai pemenuhan keinginan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat membawa dampak atau perubahan dalam setiap kebijakan publik.
"Tentunya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan responsif gender dalam pengambilan dan penetapan suatu keputusan suatu program sesuai dengan peran dan fungsi sebagai anggota legislatif," demikian Andina.
Baca juga: TNI-Polri di Barito Timur mulai divaksinasi
Baca juga: Pemkab Bartim usulkan membangun TPA sampah di Desa Dayu
Baca juga: Warga Bartim temukan mayat di kolam penampungan karet
KPP Bartim dalam proses pembangunan bukan kebijakan alternatif melainkan bentuk kesadaran atas harkat dan martabat manusia dalam pembangunan, kata Ketua KPP Bartim Adolina Sendol di Tamiang Layang, Selasa.
"Khususnya membangun Kabupaten Bartim menuju Gumi Jari Janang Kalalawah menjadi Bartim yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah," tambahnya.
Menurutnya, KPP Bartim memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya tatanan relasi sosial dan perilaku yang kondusif dalam ikut, serta berperan aktif dalam demokratisasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bartim.
Adolina mengatakan target KPP Bartim yakni meningkatkan kapasitas perempuan anggota parlemen dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, berintegritas dan membangun diri maka mulailah terlihat figure-figur perempuan di parlemen.
"Seperti anggota parlemen di Kabupaten Bartim semakin bertambah, yang dulunya dari satu orang menjadi dua orang, bertambah menjadi lima orang dan hingga sekarang menjadi tujuh anggota dewan keterwakilan perempuan dari 25 anggota DPRD Bartim," kata politisi Partai Nasdem itu.
Sedangkan tujuan KPP Bartim yakni meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik antara perempuan dan laki-laki, dan KPP Bartim meningkatkan akses kontrol dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan pemantauan secara evaluasi.
KPP Bartim juga berupaya untuk berperan aktif dalam terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender di Kabupaten Bartim.
Salah satu yang harus dilakukan KPP Bartim yakni penguatan relokasi nasional untuk menjamin peran perempuan serta membangun kerjasama antar kelompok dan negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peran perempuan.
"KP Bartim jug amemiliki peranan dalam proses pembangunan nasional, berupaya dan memberi dukungan dengan akan memperkuat tiga unsur yakni eksekutif, yudikatif, dan akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas terkait," kata Adolina.
Sementara itu, Ketua KPP Kalteng Andina Theresia Narang mengatakan mengharapkan KPP Bartim menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sebagai penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat.
"Selain itu, kegiatan pengorganisasian KPP dengan tetap berpegang pada anggaran dasar dan rumah tangga organisasi KPP Indonesia," kata Andina.
Baca juga: Pemkab Bartim berkomitmen pertahankan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan
KPP Bartim juga diminta untuk semakin memperkuat peran perempuan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan melihat peningkatan jumlah perolehan kursi anggota legislatif perempuan diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat.
Kesatuan yang mana keterwakilan perempuan bukan saja sebagai pemenuhan keinginan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat membawa dampak atau perubahan dalam setiap kebijakan publik.
"Tentunya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan responsif gender dalam pengambilan dan penetapan suatu keputusan suatu program sesuai dengan peran dan fungsi sebagai anggota legislatif," demikian Andina.
Baca juga: TNI-Polri di Barito Timur mulai divaksinasi
Baca juga: Pemkab Bartim usulkan membangun TPA sampah di Desa Dayu
Baca juga: Warga Bartim temukan mayat di kolam penampungan karet