Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dr Muliyanto Budihardjo mengatakan ada tiga kecamatan sangat rentan terjadi lonjakan COVID-19 karena mobilisasi penduduk menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
“Ketiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Sebangau Kuala, yang hampir sebagian besar penduduk banyak yang merantau dan bekerja di luar daerah,” kata Muliyanto di Pulang Pisau, Jumat.
Dikatakan Muliyanto, meskipun pemerintah sudah memperketat larangan mudik untuk menghindari terjadinya mobilisasi penduduk dalam jumlah besar, namun bukan berarti tidak ada masyarakat yang lolos dengan keinginannya untuk mudik ke kampung halaman. Tidak ada yang bisa menjamin tidak ada masyarakat yang bisa masuk, meski aturan mudik itu selalu diperketat.
Menurut Muliyanto, hal yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di kecamatan tersebut. Apalagi, vaksinasi belum menjamin sepenuhnya masyarakat tidak terpapar COVID-19, karena masih bisa sebagai pembawa untuk yang lain dan tidak semua masyarakat telah divaksinasi karena terbatasnya dosis vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan cara efektif untuk meminimalisir terjadinya lonjakan akibat mobilisasi penduduk menjelang Idul Fitri ini, Muliyanto mengatakan salah satunya adalah pengaktifan dan memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat desa dan kelurahan.
Baca juga: RSUD dan Satgas Penanganan COVID-19 Pulang Pisau dapat bantuan APD
“Dengan adanya Posko PPKM di desa yang diprediksi terjadi mobilisasi penduduk akibat arus mudik ini diharapkan lonjakan COVID-19 bisa diminimalisir,” ucap Muliyanto.
Dirinya mengungkapkan, pengaktifan Posko PPKM ini juga bisa memaksimalkan pemantauan dan deteksi dini terhadap warga yang datang dari luar daerah. Petugas dari berbagai instansi terkait yang ikut di dalam Posko PPKM bisa dengan mudah untuk saling berkoordinasi dan menentukan langkah yang diambil bila memang ada masyarakat yang terpapar COVID-19.
“Selain itu dalam pengawasan menjadi lebih mudah, karena petugas posko tentunya sudah mengerti warga di wilayahnya sendiri,” terang Muliyanto.
Untuk anggaran operasional Posko PPKM sendiri, Muliyanto menerangkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar delapan persen dari Dana Desa (DD) untuk upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.
Saat seperti ini seharusnya desa-desa yang dinilai rawan terjadi mobilisasi penduduk dan lonjakan COVID-19 sudah mengaktifkan Posko PPKM.
Baca juga: Peringati Hari Kartini, Polres Pulpis bagikan ratusan takjil
“Ketiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Sebangau Kuala, yang hampir sebagian besar penduduk banyak yang merantau dan bekerja di luar daerah,” kata Muliyanto di Pulang Pisau, Jumat.
Dikatakan Muliyanto, meskipun pemerintah sudah memperketat larangan mudik untuk menghindari terjadinya mobilisasi penduduk dalam jumlah besar, namun bukan berarti tidak ada masyarakat yang lolos dengan keinginannya untuk mudik ke kampung halaman. Tidak ada yang bisa menjamin tidak ada masyarakat yang bisa masuk, meski aturan mudik itu selalu diperketat.
Menurut Muliyanto, hal yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di kecamatan tersebut. Apalagi, vaksinasi belum menjamin sepenuhnya masyarakat tidak terpapar COVID-19, karena masih bisa sebagai pembawa untuk yang lain dan tidak semua masyarakat telah divaksinasi karena terbatasnya dosis vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan cara efektif untuk meminimalisir terjadinya lonjakan akibat mobilisasi penduduk menjelang Idul Fitri ini, Muliyanto mengatakan salah satunya adalah pengaktifan dan memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat desa dan kelurahan.
Baca juga: RSUD dan Satgas Penanganan COVID-19 Pulang Pisau dapat bantuan APD
“Dengan adanya Posko PPKM di desa yang diprediksi terjadi mobilisasi penduduk akibat arus mudik ini diharapkan lonjakan COVID-19 bisa diminimalisir,” ucap Muliyanto.
Dirinya mengungkapkan, pengaktifan Posko PPKM ini juga bisa memaksimalkan pemantauan dan deteksi dini terhadap warga yang datang dari luar daerah. Petugas dari berbagai instansi terkait yang ikut di dalam Posko PPKM bisa dengan mudah untuk saling berkoordinasi dan menentukan langkah yang diambil bila memang ada masyarakat yang terpapar COVID-19.
“Selain itu dalam pengawasan menjadi lebih mudah, karena petugas posko tentunya sudah mengerti warga di wilayahnya sendiri,” terang Muliyanto.
Untuk anggaran operasional Posko PPKM sendiri, Muliyanto menerangkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar delapan persen dari Dana Desa (DD) untuk upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.
Saat seperti ini seharusnya desa-desa yang dinilai rawan terjadi mobilisasi penduduk dan lonjakan COVID-19 sudah mengaktifkan Posko PPKM.
Baca juga: Peringati Hari Kartini, Polres Pulpis bagikan ratusan takjil