Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mencermati masih terjadinya kesenjangan arah pembangunan antara pusat dan daerah akibat kualitas perencanaan yang kurang optimal.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, sebagaimana disaksikan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta.
"Kualitas perencanaan perlu harus ditingkatkan. Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilan-nya dan sasarannya. Anggaran yang mau disasar apa, sehingga tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lain, sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dengan daerah masih terjadi," tutur Presiden.
Presiden menjabarkan temuan kesenjangan arah pembangunan pusat dan daerah yang ditemukan-nya di lapangan, seperti waduk tanpa saluran irigrasi primer, sekunder dan tersier, hingga pelabuhan tanpa akses jalan.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk nggak ada irigasi-nya, irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada. Ada membangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan bisa digunakan," ucap-nya menegaskan.
Menurut Kepala Negara, hal seperti demikian tidak hanya terjadi satu saja. Dia meminta hal seperti itu dikawal, karena telah menyebabkan tidak optimal-nya daya ungkit program, serta merugikan masyarakat.
"Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian/lembaga dan daerah mengawal dari hulu sejak awal, pada saat perencanaan," ujarnya.
Presiden menegaskan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak adaptif dengan situasi yang ada.
"Sekali lagi dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemik, disrupsi arus gelombang perubahan betul-betul nyata, bergerak dengan cepat sekali sehingga semua harus adaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," demikian Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, sebagaimana disaksikan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta.
"Kualitas perencanaan perlu harus ditingkatkan. Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilan-nya dan sasarannya. Anggaran yang mau disasar apa, sehingga tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lain, sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dengan daerah masih terjadi," tutur Presiden.
Presiden menjabarkan temuan kesenjangan arah pembangunan pusat dan daerah yang ditemukan-nya di lapangan, seperti waduk tanpa saluran irigrasi primer, sekunder dan tersier, hingga pelabuhan tanpa akses jalan.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk nggak ada irigasi-nya, irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada. Ada membangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan bisa digunakan," ucap-nya menegaskan.
Menurut Kepala Negara, hal seperti demikian tidak hanya terjadi satu saja. Dia meminta hal seperti itu dikawal, karena telah menyebabkan tidak optimal-nya daya ungkit program, serta merugikan masyarakat.
"Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian/lembaga dan daerah mengawal dari hulu sejak awal, pada saat perencanaan," ujarnya.
Presiden menegaskan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak adaptif dengan situasi yang ada.
"Sekali lagi dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemik, disrupsi arus gelombang perubahan betul-betul nyata, bergerak dengan cepat sekali sehingga semua harus adaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," demikian Presiden.