Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor meminta perusahaan besar yang beroperasi di daerah ini membantu meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah ini untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
"Bantuan itu bisa juga dengan program-program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan). Kita kan ada beberapa perusahaan perkebunan, pertambangan dan bidang-bidang jasa lainnya karena semua perusahaan itu ada punya kewajiban CSR," kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Harapan itu disampaikan Halikinnor saat menghadiri penyerahan bantuan dari salah satu bank untuk Raudhotul Athfal Melati di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Halikinnor mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah menunjukkan kepedulian dengan membantu fasilitas satuan pendidikan. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kelancaran dan kenyamanan belajar dan mengajar peserta didik.
Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga belum maksimal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Diperlukan peran dunia usaha membantu, apalagi pendidikan sangat penting bagi kemajuan daerah yang tentunya juga akan berimbas pada sektor usaha.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda daerah ini. Anggaran difokuskan untuk menangani pandemi virus mematikan ini sehingga porsi anggaran untuk pembangunan, termasuk bidang pendidikan, menjadi berkurang.
Sesuai aturan, setiap perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan program "corporate social responsibility" (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuan tersebut diberikan melalui dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya.
Baca juga: Pria di Sampit ini mengakui memang merencanakan perampokan
Bentuk bantuan yang disalurkan melalui program CSR diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini yang banyak diminta masyarakat adalah peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Program CSR diharapkan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Tujuannya agar kegiatan yang didanai program CSR sejalan dan tidak sampai tumpang tindih dengan program pemerintah.
Halikinnor juga mengimbau agar yayasan maupun pengelola satuan pendidikan memastikan legalitas lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah. Hal itu syarat wajib agar pemerintah bisa mengucurkan bantuan untuk lembaga pendidikan tersebut.
"Ini menjadi kewajiban kita bersama-sama untuk membantu karena ini demi peningkatan sumber daya manusia anak-anak. Saya juga mengimbau bank-bank lain ataupun perusahaan lain agar ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk di bidang pendidikan," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pengisian jabatan Sekda Kotim diusulkan melalui mutasi dan rotasi
Baca juga: Sanggul diangkat kembali pimpin DLH Kotim
"Bantuan itu bisa juga dengan program-program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan). Kita kan ada beberapa perusahaan perkebunan, pertambangan dan bidang-bidang jasa lainnya karena semua perusahaan itu ada punya kewajiban CSR," kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Harapan itu disampaikan Halikinnor saat menghadiri penyerahan bantuan dari salah satu bank untuk Raudhotul Athfal Melati di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Halikinnor mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah menunjukkan kepedulian dengan membantu fasilitas satuan pendidikan. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kelancaran dan kenyamanan belajar dan mengajar peserta didik.
Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga belum maksimal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Diperlukan peran dunia usaha membantu, apalagi pendidikan sangat penting bagi kemajuan daerah yang tentunya juga akan berimbas pada sektor usaha.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda daerah ini. Anggaran difokuskan untuk menangani pandemi virus mematikan ini sehingga porsi anggaran untuk pembangunan, termasuk bidang pendidikan, menjadi berkurang.
Sesuai aturan, setiap perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan program "corporate social responsibility" (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuan tersebut diberikan melalui dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya.
Baca juga: Pria di Sampit ini mengakui memang merencanakan perampokan
Bentuk bantuan yang disalurkan melalui program CSR diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini yang banyak diminta masyarakat adalah peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Program CSR diharapkan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Tujuannya agar kegiatan yang didanai program CSR sejalan dan tidak sampai tumpang tindih dengan program pemerintah.
Halikinnor juga mengimbau agar yayasan maupun pengelola satuan pendidikan memastikan legalitas lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah. Hal itu syarat wajib agar pemerintah bisa mengucurkan bantuan untuk lembaga pendidikan tersebut.
"Ini menjadi kewajiban kita bersama-sama untuk membantu karena ini demi peningkatan sumber daya manusia anak-anak. Saya juga mengimbau bank-bank lain ataupun perusahaan lain agar ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk di bidang pendidikan," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pengisian jabatan Sekda Kotim diusulkan melalui mutasi dan rotasi
Baca juga: Sanggul diangkat kembali pimpin DLH Kotim