Pangkalan Bun (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Ahmadi Riansyah mengakui bahwa pihaknya sudah mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait penegakan disiplin Protokol kesehatan, karena sampai saat ini pelanggaran prokes masih sangat tinggi.
Pembahasan raperda itu karena Peraturan Bupati terkait penegakan prokes yang telah diterbitkan belum memberikan efek jera karena sanksi hanya bersifat administrasi, kata Ahmadi di Pangkalan Bun, Rabu.
"Ketika masyarakat tidak taat terhadap sanksi Administrasi, maka tidak bisa dilakukan penindakan. Untuk itulah perlu dibuat Perda yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar prokes," ucapnya.
Dikatakan, raperda penegakan disiplin Protokol kesehatan yang sedang dibahas Pemkab Kobar, bukan berarti pemkab memenjarakan masyarakat atau meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD), melainkan salah satu upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19.
Ahmadi mengatakan selama masyarakat belum patuh dan disiplin menjalankan prokes, maka berbagai langkah dan strategi yang telah serta sedang dilaksanakan pemkab, tidak akan optimal hasilnya. Sebab, prokes merupakan upaya penting dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19.
"Kami ingin menyelamatkan masyarakat Kobar dari penyebaran COVID-19. Jadi, perlu ada unsur memaksa dan mengikat kepada masyarakat, agar masyarakat patuh terhadap prokes," tegasnya.
Baca juga: Dishub Kobar batasi jam pelayanan uji berkala Kendaraan Bermotor
Dia membenarkan bahwa dirinya, Selasa (13/7/2021), memimpin langsung pembahasan raperda terkait penegakan disiplin prokes tersebut. Hal itu dilakukan agar drafnya benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga ketika diajukan ke DPRD Kobar bisa langsung dilakukan pembahasan serta segera ditetapkan menjadi perda.
Wabup Kobar itu pun mengharapkan masyarakat memahami dan mendukung langkah pihaknya. Sebab, saat ini kasus COVID-19 terus bertambah hampir setiap hari. Parahnya lagi, tenaga kesehatan di Kobar pun saat ini banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19.
"Pasien terpapar COVID-19 di Kobar sekarang ini semakin membludak, jumlah tenaga kesehatan pun semakin berkurang akibat terpapar dan harus karantina. Ini yang harus diketahui dan dipahami masyarakat, kenapa perlu dilakukan penegakan terhadap pelanggar prokes," demikian Ahmadi.
Baca juga: Pasien membludak, 45 tenaga kesehatan di Kobar terpapar COVID-19
Baca juga: RSUD di Kobar dipenuhi pasien COVID-19, Wabup minta warga taat prokes
Pembahasan raperda itu karena Peraturan Bupati terkait penegakan prokes yang telah diterbitkan belum memberikan efek jera karena sanksi hanya bersifat administrasi, kata Ahmadi di Pangkalan Bun, Rabu.
"Ketika masyarakat tidak taat terhadap sanksi Administrasi, maka tidak bisa dilakukan penindakan. Untuk itulah perlu dibuat Perda yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar prokes," ucapnya.
Dikatakan, raperda penegakan disiplin Protokol kesehatan yang sedang dibahas Pemkab Kobar, bukan berarti pemkab memenjarakan masyarakat atau meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD), melainkan salah satu upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19.
Ahmadi mengatakan selama masyarakat belum patuh dan disiplin menjalankan prokes, maka berbagai langkah dan strategi yang telah serta sedang dilaksanakan pemkab, tidak akan optimal hasilnya. Sebab, prokes merupakan upaya penting dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19.
"Kami ingin menyelamatkan masyarakat Kobar dari penyebaran COVID-19. Jadi, perlu ada unsur memaksa dan mengikat kepada masyarakat, agar masyarakat patuh terhadap prokes," tegasnya.
Baca juga: Dishub Kobar batasi jam pelayanan uji berkala Kendaraan Bermotor
Dia membenarkan bahwa dirinya, Selasa (13/7/2021), memimpin langsung pembahasan raperda terkait penegakan disiplin prokes tersebut. Hal itu dilakukan agar drafnya benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga ketika diajukan ke DPRD Kobar bisa langsung dilakukan pembahasan serta segera ditetapkan menjadi perda.
Wabup Kobar itu pun mengharapkan masyarakat memahami dan mendukung langkah pihaknya. Sebab, saat ini kasus COVID-19 terus bertambah hampir setiap hari. Parahnya lagi, tenaga kesehatan di Kobar pun saat ini banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19.
"Pasien terpapar COVID-19 di Kobar sekarang ini semakin membludak, jumlah tenaga kesehatan pun semakin berkurang akibat terpapar dan harus karantina. Ini yang harus diketahui dan dipahami masyarakat, kenapa perlu dilakukan penegakan terhadap pelanggar prokes," demikian Ahmadi.
Baca juga: Pasien membludak, 45 tenaga kesehatan di Kobar terpapar COVID-19
Baca juga: RSUD di Kobar dipenuhi pasien COVID-19, Wabup minta warga taat prokes