Kapuas (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menilai usulan terkait perlu dilakukannya pemekaran terhadap Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, layak untuk segera direalisasikan karena wilayahnya sangat luas dan jumlah desa yang dinaungi mencapai 38 desa.
Usulan ini memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, kata Teras Narang saat melaksanakan pertemuan secara daring dengan Camat beserta sejumlah Kepala Desa, Kapolsek dan Babinsa serta para tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Mantangai, Senin (26/7/2021).
"Saya secara pribadi mendukung adanya usulan menambah ataupun memekarkan Kecamatan di wilayah Mantangai. Saran saya, sampaikan segera usulan itu ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," ucapnya.
Selain masalah pemekaran, senator dari Kalteng itu juga menyatakan akan membantu mengkomunikasikan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar mengingatkan sekaligus meminta seluruh perbankan di negara ini membuka pelayanan hingga ketingkat kecamatan hingga pedesaan.
Teras mengatakan terkait informasi perlu adanya layanan perbankan, termasuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kecamatan Mantangai, akan menjadi perhatian serius dan segera menghubungi BI, OJK serta Bank Pembangunan Daerah atau Bank Kalteng.
"Saya akan berupaya mengkomunikasikan perbankan harus ada di Mantangai. Termasuk ATM bersama. Di masa sekarang ini keberadaan perbankan, khususnya ATM memang sangat penting bagi masyarakat," kata dia.
Sementara mengenai akses terhadap enam desa yang masuk blank spot atau tanpa jaringan telekomunikasi, Senator dari Kalimantan Tengah itu menegaskan, akan meneruskan aspirasi ini. Menurutnya hal ini jadi tantangan bagi banyak desa lain di Kalteng dan dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini telah disampaikan.
"Apalagi Pemerintah sedang merencanakan agar pada 2022, seluruh wilayah desa di Indonesia, dapat terjangkau oleh internet," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menambahkan, bahwa meski demikian, seluruh rencana pemerintah tentu akan dilakukan bertahap dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tantangan pendirian BTS yang tidak murah hingga isu kelistrikan. Secara prinsip, ia mendukung Camat Mantangai dalam membuka keterisolasian.
"Saya setuju dengan adanya keterbukaan di era keterisolasian. Saya ingat jargon saya pada masa itu. Jargon kami itu membuka keterisolasian. Mudahan ini bisa terealisasi dengan baik," harapnya.
Baca juga: PPKM Darurat diperpanjang, Teras minta kebutuhan masyarakat diperhatikan
Sementara terkait vaksin yang terbatas karena meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap vaksin akibat regulasi terkini, menurutnya hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut. Terlebih perlu penyelarasan waktu vaksin untuk dosis kedua bagi penerima vaksin dosis pertama.
"Saya berharap, terkait vaksin ini, agar bisa lekas diatasi oleh pemerintah agar jangan sampai ada yang sudah lebih dari satu bulan mendapat vaksin pertama, tapi belum juga mendapat vaksin kedua," kata Teras.
Sebelumnya, Camat Mantangai Yubderi menyatakan bahwa idealnya wilayah dipimpin dirinya ini terbagi menjadi tiga kecamatan yang terdiri dari 10 desa masuk Lingkar luar, 14 desa masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, dan 14 desa berada di Eks Transmigrasi Lamunti. Luasnya wilayah kecamatan menurutnya menimbulkan banyak tantangan.
"Dalam keadaan begini ada banyak kendala dan kesulitan. Ilustrasinya kecamatan ini mestinya dibagi jadi 3 kecamatan. Supaya persoalan bisa cepat, tepat dan akurat. Ini faktor geografis pertama," ujar Yubderi.
Yubderi bersama jajaran tokoh masyarakat, keagamaan, TNI dan POLRI dalam kesempata reses menyampaikan harapan terkait pengembangan wilayah di Kecamatan Mantangai yang cukup luas. Mulai dari gagasan pemekaran wilayah, infrastruktur internet hingga perbankan serta isu terkini penanganan dan vaksinasi COVID-19.
Baca juga: Teras: Siapkan kantor pemerintahan dukung penanggulangan COVID-19
Baca juga: Teras: Perdagangan emisi karbon bisa jadi sumber pendapatan baru
Usulan ini memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, kata Teras Narang saat melaksanakan pertemuan secara daring dengan Camat beserta sejumlah Kepala Desa, Kapolsek dan Babinsa serta para tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Mantangai, Senin (26/7/2021).
"Saya secara pribadi mendukung adanya usulan menambah ataupun memekarkan Kecamatan di wilayah Mantangai. Saran saya, sampaikan segera usulan itu ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," ucapnya.
Selain masalah pemekaran, senator dari Kalteng itu juga menyatakan akan membantu mengkomunikasikan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar mengingatkan sekaligus meminta seluruh perbankan di negara ini membuka pelayanan hingga ketingkat kecamatan hingga pedesaan.
Teras mengatakan terkait informasi perlu adanya layanan perbankan, termasuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kecamatan Mantangai, akan menjadi perhatian serius dan segera menghubungi BI, OJK serta Bank Pembangunan Daerah atau Bank Kalteng.
"Saya akan berupaya mengkomunikasikan perbankan harus ada di Mantangai. Termasuk ATM bersama. Di masa sekarang ini keberadaan perbankan, khususnya ATM memang sangat penting bagi masyarakat," kata dia.
Sementara mengenai akses terhadap enam desa yang masuk blank spot atau tanpa jaringan telekomunikasi, Senator dari Kalimantan Tengah itu menegaskan, akan meneruskan aspirasi ini. Menurutnya hal ini jadi tantangan bagi banyak desa lain di Kalteng dan dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini telah disampaikan.
"Apalagi Pemerintah sedang merencanakan agar pada 2022, seluruh wilayah desa di Indonesia, dapat terjangkau oleh internet," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menambahkan, bahwa meski demikian, seluruh rencana pemerintah tentu akan dilakukan bertahap dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tantangan pendirian BTS yang tidak murah hingga isu kelistrikan. Secara prinsip, ia mendukung Camat Mantangai dalam membuka keterisolasian.
"Saya setuju dengan adanya keterbukaan di era keterisolasian. Saya ingat jargon saya pada masa itu. Jargon kami itu membuka keterisolasian. Mudahan ini bisa terealisasi dengan baik," harapnya.
Baca juga: PPKM Darurat diperpanjang, Teras minta kebutuhan masyarakat diperhatikan
Sementara terkait vaksin yang terbatas karena meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap vaksin akibat regulasi terkini, menurutnya hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut. Terlebih perlu penyelarasan waktu vaksin untuk dosis kedua bagi penerima vaksin dosis pertama.
"Saya berharap, terkait vaksin ini, agar bisa lekas diatasi oleh pemerintah agar jangan sampai ada yang sudah lebih dari satu bulan mendapat vaksin pertama, tapi belum juga mendapat vaksin kedua," kata Teras.
Sebelumnya, Camat Mantangai Yubderi menyatakan bahwa idealnya wilayah dipimpin dirinya ini terbagi menjadi tiga kecamatan yang terdiri dari 10 desa masuk Lingkar luar, 14 desa masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, dan 14 desa berada di Eks Transmigrasi Lamunti. Luasnya wilayah kecamatan menurutnya menimbulkan banyak tantangan.
"Dalam keadaan begini ada banyak kendala dan kesulitan. Ilustrasinya kecamatan ini mestinya dibagi jadi 3 kecamatan. Supaya persoalan bisa cepat, tepat dan akurat. Ini faktor geografis pertama," ujar Yubderi.
Yubderi bersama jajaran tokoh masyarakat, keagamaan, TNI dan POLRI dalam kesempata reses menyampaikan harapan terkait pengembangan wilayah di Kecamatan Mantangai yang cukup luas. Mulai dari gagasan pemekaran wilayah, infrastruktur internet hingga perbankan serta isu terkini penanganan dan vaksinasi COVID-19.
Baca juga: Teras: Siapkan kantor pemerintahan dukung penanggulangan COVID-19
Baca juga: Teras: Perdagangan emisi karbon bisa jadi sumber pendapatan baru