Kuala Kurun (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Jaya S Monong mengatakan pemerintah kabupaten setempat telah mengambil sejumlah langkah dalam memberdayakan pengusaha lokal dan UKM terkait pengadaan.
“Di antaranya mengaktifkan kembali pembinaan terhadap Asosiasi pengusaha/kontraktor di Gumas, melalui Bidang Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum,” kata Jaya saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Kamis.
Orang nomor satu di kabupaten bermoto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini menyebut, langkah lainnya yang dilakukan pemkab adalah dengan mengembangkan E-Market Place melalui E-Katalog Lokal.
Kemudian melakukan sosialisasi dan melaksanakan program Belanja Langsung Pengadaan (BELA PENGADAAN), di mana melalui program itu penyedia jasanya adalah pengusaha lokal antara lain pengusaha perorangan, toko, koperasi, CV dan PT setempat.
Baca juga: Bupati Gumas pastikan pembangunan infrastruktur gunakan bahan berkualitas
Selain itu, tutur suami dari Mimie Mariatie ini, Pemkab Gumas juga melakukan pelatihan ataupun sosialisasi terkait aturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk para pelaku usaha.
Lebih lanjut, berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Pemkab Gumas tidak dapat membatasi persaingan antara pengusaha lokal dan non lokal.
Selain itu, sambung ayah dari Zefanya Naila dan Ester Gloria ini, regulasi terkait pengadaan barang/jasa membatasi jumlah paket yang dilaksanakan oleh para penyedia dengan ketentuan memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas Evandi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pantauan di lapangan, untuk kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik untuk proyek pemerintah yang melewati proses lelang maupun penunjukan langsung, kebanyakan perusahaan CV/PT yang tidak beralamat di kabupaten setempat.
Dengan kejadian seperti ini, sambung pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara itu, pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi reklame, persampahan maupun perpajakan.
Untuk itu, Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas meminta pemkab agar dapat melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha lokal, supaya mampu bersaing dengan perusahaan lain yang berasal dari luar kabupaten.
“Apalagi untuk pekerjaan yang sifatnya penunjukan langsung agar lebih memprioritaskan pengusaha lokal, perusahaan, CV atau PT yang beralamat di Gumas,” kata alumni Universitas Palangka Raya ini.
Baca juga: Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas soroti berkurangnya target retribusi daerah
Baca juga: Berikut komposisi rancangan perubahan APBD Kabupaten Gumas 2021
Baca juga: Bupati Gunung Mas harapkan HUT RI jadi momentum sukseskan vaksinasi
“Di antaranya mengaktifkan kembali pembinaan terhadap Asosiasi pengusaha/kontraktor di Gumas, melalui Bidang Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum,” kata Jaya saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Kamis.
Orang nomor satu di kabupaten bermoto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini menyebut, langkah lainnya yang dilakukan pemkab adalah dengan mengembangkan E-Market Place melalui E-Katalog Lokal.
Kemudian melakukan sosialisasi dan melaksanakan program Belanja Langsung Pengadaan (BELA PENGADAAN), di mana melalui program itu penyedia jasanya adalah pengusaha lokal antara lain pengusaha perorangan, toko, koperasi, CV dan PT setempat.
Baca juga: Bupati Gumas pastikan pembangunan infrastruktur gunakan bahan berkualitas
Selain itu, tutur suami dari Mimie Mariatie ini, Pemkab Gumas juga melakukan pelatihan ataupun sosialisasi terkait aturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk para pelaku usaha.
Lebih lanjut, berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Pemkab Gumas tidak dapat membatasi persaingan antara pengusaha lokal dan non lokal.
Selain itu, sambung ayah dari Zefanya Naila dan Ester Gloria ini, regulasi terkait pengadaan barang/jasa membatasi jumlah paket yang dilaksanakan oleh para penyedia dengan ketentuan memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas Evandi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pantauan di lapangan, untuk kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik untuk proyek pemerintah yang melewati proses lelang maupun penunjukan langsung, kebanyakan perusahaan CV/PT yang tidak beralamat di kabupaten setempat.
Dengan kejadian seperti ini, sambung pria kelahiran Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara itu, pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi reklame, persampahan maupun perpajakan.
Untuk itu, Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas meminta pemkab agar dapat melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha lokal, supaya mampu bersaing dengan perusahaan lain yang berasal dari luar kabupaten.
“Apalagi untuk pekerjaan yang sifatnya penunjukan langsung agar lebih memprioritaskan pengusaha lokal, perusahaan, CV atau PT yang beralamat di Gumas,” kata alumni Universitas Palangka Raya ini.
Baca juga: Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Gumas soroti berkurangnya target retribusi daerah
Baca juga: Berikut komposisi rancangan perubahan APBD Kabupaten Gumas 2021
Baca juga: Bupati Gunung Mas harapkan HUT RI jadi momentum sukseskan vaksinasi