Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Zuli Eko Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu PT Cipta Kumai Sejahtera (CKS) memberikan keputusan terkait realisasi lahan plasma untuk masyarakat.
"Keputusan pemberian realisasi lahan plasma untuk masyarakat Desa Teluk Bayur, Tangga Batu, Derawa dan Durian Kait," kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Selasa.
Dia membenarkan sebelumnya DPRD Seruyan sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak perusahaan, masyarakat dan instansi terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Di mana RDP itu masyarakat di sejumlah desa menuntut kewajiban dari perusahaan untuk 20 persen realisasi plasma.
Wakil rakyat Seruyan itu mengatakan pada saat RDP tersebut, pihaknya memberikan waktu satu minggu terhadap pihak perusahaan untuk mengambil keputusan. Namun mereka meminta penambahan waktu sampai 30 September 2021.
"Waktu itu saya beri waktu satu minggu terkait sejumlah lahan yang dipertanyakan, apakah lahan itu mau dikelola oleh perusahaan atau dikembalikan. Rupanya sebelum satu minggu itu mereka sudah ada surat ke kami untuk menjawab sampai dengan 30 September," beber dia.
Baca juga: Pemkab Seruyan klaim pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar sesuai aturan
Dia menambahkan, bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada jajaran anggota DPRD Seruyan dan memang tujuan awal itu untuk membantu masyarakat supaya mendapatkan plasma tersebut. Akan tetapi dalam realisasi hal itu tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak Maka dari itu, pihaknya akan menunggu keputusan dari perusahaan terkait hal tersebut.
“Kita juga tidak bisa sepihak, yang namanya plasma juga harus ada avalis. Alasan mereka menunda itu terkait data. Jadi mereka mau melakukan pendataan untuk semuanya dan kita menghargai itu. Tapi setelah tanggal 30 itu sudah ada keputusan, kami akan menindaklanjutinya. Yang pasti kita akan berjuang untuk masyarakat” demikian Eko.
Baca juga: Komisi A DPRD Seruyan tak pernah bahas pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar
Baca juga: Legislator Seruyan pertanyakan pemindahan nakes dari Tumbang Setawai
"Keputusan pemberian realisasi lahan plasma untuk masyarakat Desa Teluk Bayur, Tangga Batu, Derawa dan Durian Kait," kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Selasa.
Dia membenarkan sebelumnya DPRD Seruyan sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak perusahaan, masyarakat dan instansi terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Di mana RDP itu masyarakat di sejumlah desa menuntut kewajiban dari perusahaan untuk 20 persen realisasi plasma.
Wakil rakyat Seruyan itu mengatakan pada saat RDP tersebut, pihaknya memberikan waktu satu minggu terhadap pihak perusahaan untuk mengambil keputusan. Namun mereka meminta penambahan waktu sampai 30 September 2021.
"Waktu itu saya beri waktu satu minggu terkait sejumlah lahan yang dipertanyakan, apakah lahan itu mau dikelola oleh perusahaan atau dikembalikan. Rupanya sebelum satu minggu itu mereka sudah ada surat ke kami untuk menjawab sampai dengan 30 September," beber dia.
Baca juga: Pemkab Seruyan klaim pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar sesuai aturan
Dia menambahkan, bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada jajaran anggota DPRD Seruyan dan memang tujuan awal itu untuk membantu masyarakat supaya mendapatkan plasma tersebut. Akan tetapi dalam realisasi hal itu tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak Maka dari itu, pihaknya akan menunggu keputusan dari perusahaan terkait hal tersebut.
“Kita juga tidak bisa sepihak, yang namanya plasma juga harus ada avalis. Alasan mereka menunda itu terkait data. Jadi mereka mau melakukan pendataan untuk semuanya dan kita menghargai itu. Tapi setelah tanggal 30 itu sudah ada keputusan, kami akan menindaklanjutinya. Yang pasti kita akan berjuang untuk masyarakat” demikian Eko.
Baca juga: Komisi A DPRD Seruyan tak pernah bahas pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar
Baca juga: Legislator Seruyan pertanyakan pemindahan nakes dari Tumbang Setawai