Kuala Kurun (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta kepada perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten setempat, agar mengoptimalkan pencarian pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gumas Nomi Aprilia saat dihubungi dari Kuala Kurun, Minggu, mengatakan optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan menjalankan dan menerapkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Tentunya dengan tidak mengesampingkan langkah-langkah strategis lainnya,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan I, yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun itu.
Secara khusus, ia tak ingin target PAD tahun 2024 gagal tercapai, seperti pada tahun 2023 lalu, yang hanya mencapai 48,42 persen. Perangkat daerah diminta terus bekerja keras, supaya kegagalan 2023 tidak terulang baik di 2024 maupun tahun-tahun selanjutnya.
Di tahun 2024 ini target PAD Gumas adalah sebesar Rp85,122 miliar. Ia yakin target tersebut dapat tercapai, jika perangkat daerah terus berupaya secara optimal dan memanfaatkan waktu yang masih tersisa.
“Di 2025 tantangan akan semakin besar, karena target PAD menjadi Rp111,620 miliar. Jadi harus kerja keras untuk merealisasikan target tersebut,” tegas alumni Universitas Palangka Raya ini.
Baca juga: Legislator ajak masyarakat Gumas saksikan debat ketiga Pilkada Kalteng
Sebelumnya, Penjabat Bupati Gumas Herson B Aden mengajukan lima rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin (11/11). Salah satu raperda yang dimaksud adalah tentang APBD 2025.
Untuk pendapatan daerah berjumlah sekitar Rp1,330 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah sekitar Rp111,6 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp1,212 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp7,2 miliar.
Untuk belanja berjumlah sekitar Rp1,355 triliun, terdiri dari belanja operasi sekitar Rp953,1 miliar, belanja modal sekitar Rp203 miliar, belanja tak terduga Rp4,750 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp194,4 miliar.
Kemudian untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp25 miliar, dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan, sehingga terdapat pembiayaan netto berjumlah Rp25 miliar.
“Pemkab Gumas akan melakukan optimalisasi PAD, terutama pada opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” demikian Herson.
Baca juga: Masyarakat Gumas antusias ikuti sosialisasi Pilkada 2024 melalui jalan sehat
Baca juga: Legislator berharap mahasiswa Gumas pulang kampung untuk mencoblos
Baca juga: DPRD Gumas sebut Karang Taruna berperan penting bantu kemajuan daerah
