Polri berhasil ungkap 13 kasus 'pinjol' ilegal

Jumat, 22 Oktober 2021 16:08 WIB

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan hingga saat ini aparat kepolisian telah mengungkap 13 kasus pinjaman online atau daring ilegal.
 
"Kami sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengungkap dari Bareskrim sendiri, lalu dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah," kata Agus dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
 
Agus mengatakan, penyidik polisi masih terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.
 
Saat ini, lanjut dia, aparat kepolisian sedang melakukan analisis, dimana hasil analisisnya akan diberikan ke seluruh polda di wilayah Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD: Korban pinjol ilegal tak usah membayar utangnya
 
"Kami sedang analisis. Kemudian hasil analisis tersebut akan kami distribusikan ke seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha 'pinjol' ilegal bisa kami tindak sesuai apa yang sudah diputuskan pemerintah," tuturnya.
 
Ia pun menegaskan, Polri siap memberikan perlindungan bagi masyarakat.
 
"Keputusan pemerintah yang mengimbau kepada masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjol ilegal kami jajaran kepolisian siap memberikan pengamanan," ujarnya.
 
Menurut Agus, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram yang disebarkan kepada jajaran Polda di Indonesia terkait penanganan pinjol ilegal tersebut.
 
"Atas perintah Kapolri, kami sudah menerbitkan Surat Telegram kepada seluruh polda untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat jika ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu baik secara psikis maupun fisik kepada warga yang jadi korban pinjol ilegal. Jadi masyarakat mohon agar berani melapor ke kepolisian atas peristiwa yang dihadapi jika terkait pinjol ilegal," papar Agus.

Baca juga: Puan Maharani: Berantas Pinjol ilegal sampai ke akar-akarnya
 
Dalam kesempatan itu, Agus menambahkan, pinjol ilegal tidaklah sah secara hukum perdata lantaran tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif.
 
Oleh karena itu, Agus meminta kepada masyarakat yang sudah terlanjut menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak ragu melapor kepada pihak kepolisian.

Baca juga: Polisi gerebek kantor Pinjol ilegal dan mengamankan 14 karyawan di Pontianak

Baca juga: Kementerian Kominfo akan lakukan moratorium izin pinjol

Baca juga: Perusahaan pinjol Danabijak resmi kantongi izin OJK

Baca juga: Lagi, polisi amankan 89 orang dari Yogyakarta terkait pinjol ilegal

Pewarta : Syaiful Hakim
Uploader : Admin Kalteng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Kementan gandeng TNI-Polri perkuat konsolidasi Brigade Pangan di Kapuas

15 jam lalu

Wakapolda Kalteng: Paslon tak puas hasil pilkada gunakan jalur hukum

07 December 2024 16:20 Wib

TNI-Polri di Kalteng jamin kamtibmas proses rekapitulasi suara

05 December 2024 19:12 Wib

TNI-Polri tembak satu anggota KKB hingga tewas di Gome

02 December 2024 21:47 Wib

Polri pulangkan DPO kasus judi online W88 dari Filipina

22 November 2024 14:52 Wib
Terpopuler

APBN 2025 terbanyak di Pusat, Teras Narang sebut kepala daerah dituntut inovatif

Kabar Daerah - 14 December 2024 18:23 Wib

Disarpustaka Kapuas sambut siswa SD Islam Azza dalam kegiatan literasi

Kabar Daerah - 17 December 2024 10:52 Wib

Waket DPRD Bartim jadi dewan pakar Pemuda Katolik Pusat

Kabar Daerah - 10 jam lalu

DPUPR Perkim: Proyek peningkatan jalan lingkar timur berlanjut 2025

Kabar Daerah - 15 December 2024 6:52 Wib

DPRD Palangka Raya sepakat bahas raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Kabar Daerah - 17 December 2024 11:56 Wib