Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Dadang Siswanto meminta pemerintah kabupaten cepat tanggap membantu masyarakat yang menjadi korban banjir.
"Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman. Jangan sampai terlambat menyalurkan bantuan. Kasihan masyarakat kita. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat," kata Dadang di Sampit, Minggu.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, ada enam kecamatan yang dilanda banjir yaitu Tualan Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
Ketinggian air bervariasi mulai 60 centimeter hingga hampir dua meter. Kondisi yang terjadi empat hari terakhir ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan puluhan rumah warga mulai terendam.
Dadang mengingatkan ini agar jangan sampai pengiriman bantuan untuk korban banjir kembali terlambat. Saat terjadi musibah, warga sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus berada paling depan dalam membantu masyarakat yang sedang kesusahan.
Politisi Partai Amanat Nasional ini gencar menyoroti masalah ini karena saat banjir beberapa waktu lalu dia mendapat laporan bahwa bantuan dari pemerintah dinilai lamban sampai kepada korban banjir.
Untuk itulah saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum lama ini, masalah ini juga dikemukakan Dadang.
Masalah ini perlu menjadi perhatian serius karena Kotawaringin Timur termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi. Anggaran untuk penanganannya harus selalu tersedia, khususnya untuk membantu korban banjir agar tidak sampai kelaparan.
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim siap bahas Raperda Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Ketua Fraksi PAN ini mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar sehingga diharapkan tidak ada kendala lagi dalam penyaluran bantuan untuk korban banjir.
"Koordinasi pemerintah kecamatan dan desa dengan BPBD harus ditingkatkan supaya penanganan korban banjir bisa dilakukan dengan cepat. Data yang dikirim juga harus akurat dan dipercepat supaya bantuan juga cepat disalurkan," demikian Dadang.
Sementara itu laporan diterima BPBD, banjir di beberapa lokasi masih tinggi karena masih sering terjadi hujan. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait pemantauan dan pendataan korban banjir.
"Selain tim kami turun ke lapangan, kami juga sudah meminta peran aktif pihak kecamatan dan desa untuk melaporkan perkembangan kondisi serta data kondisi korban banjir. Dari data itu nanti akan kelihatan di mana dan berapa banyak bantuan yang perlu dikirim," demikian Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Rihel.
Baca juga: Ketua DPRD Kotim dorong peningkatan jalan di wilayah utara
"Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman. Jangan sampai terlambat menyalurkan bantuan. Kasihan masyarakat kita. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat," kata Dadang di Sampit, Minggu.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, ada enam kecamatan yang dilanda banjir yaitu Tualan Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
Ketinggian air bervariasi mulai 60 centimeter hingga hampir dua meter. Kondisi yang terjadi empat hari terakhir ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan puluhan rumah warga mulai terendam.
Dadang mengingatkan ini agar jangan sampai pengiriman bantuan untuk korban banjir kembali terlambat. Saat terjadi musibah, warga sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus berada paling depan dalam membantu masyarakat yang sedang kesusahan.
Politisi Partai Amanat Nasional ini gencar menyoroti masalah ini karena saat banjir beberapa waktu lalu dia mendapat laporan bahwa bantuan dari pemerintah dinilai lamban sampai kepada korban banjir.
Untuk itulah saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum lama ini, masalah ini juga dikemukakan Dadang.
Masalah ini perlu menjadi perhatian serius karena Kotawaringin Timur termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi. Anggaran untuk penanganannya harus selalu tersedia, khususnya untuk membantu korban banjir agar tidak sampai kelaparan.
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim siap bahas Raperda Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Ketua Fraksi PAN ini mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar sehingga diharapkan tidak ada kendala lagi dalam penyaluran bantuan untuk korban banjir.
"Koordinasi pemerintah kecamatan dan desa dengan BPBD harus ditingkatkan supaya penanganan korban banjir bisa dilakukan dengan cepat. Data yang dikirim juga harus akurat dan dipercepat supaya bantuan juga cepat disalurkan," demikian Dadang.
Sementara itu laporan diterima BPBD, banjir di beberapa lokasi masih tinggi karena masih sering terjadi hujan. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait pemantauan dan pendataan korban banjir.
"Selain tim kami turun ke lapangan, kami juga sudah meminta peran aktif pihak kecamatan dan desa untuk melaporkan perkembangan kondisi serta data kondisi korban banjir. Dari data itu nanti akan kelihatan di mana dan berapa banyak bantuan yang perlu dikirim," demikian Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Rihel.
Baca juga: Ketua DPRD Kotim dorong peningkatan jalan di wilayah utara