Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mendukung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Palangka Raya (UPR) mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"Yang utama dalam pembangunan zona integritas adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja," kata Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Kalteng Diana Soekowati di Palangka Raya, Sabtu.
Dijelaskannya, tak kalah penting adalah komitmen dan konsistensi pimpinan memberikan contoh dan panutan dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi.
Pernyataan itu diungkapkan Diana saat menjadi narasumber di acara 'workshop' dalam rangka pembangunan zona integritas WBK di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UPR.
"Untuk mencapai WBK juga diperlukan pemenuhan data dukung terkait setiap komponen pengungkit dan komponen hasil. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja pegawai juga penting," jelasnya.
Hal itu, lanjut Diana, untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbasis kinerja di setiap bidang dilaksanakan menyeluruh, efektif dan maksimal.
Sementara itu Wakil Dekan Fakultas MIPA UPR Yohanes mengatakan, workshop tersebut dilaksanakan sebagai komitmen mewujudkan zona integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembangunan zona integritas WBK/WBBM juga sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.
"Kami baru saja menggaungkan zona integritas. Untuk itu kami minta arahan dan dukungan Kemenkumham Kalteng," katanya.
Dia menerangkan, pelaksanaan workshop dilakukan secara luring, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Kegiatan itu diikuti 25 dosen dan tenaga pendidik di Fakultas MIPA UPR.
"Workshop ini juga bertujuan memberikan penguatan kepada para dosen dan tenaga pengajar yang akan menjadi tim kerja pembangunan zona integritas WBK/WBBM," demikian Yohanes.
"Yang utama dalam pembangunan zona integritas adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja," kata Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Kalteng Diana Soekowati di Palangka Raya, Sabtu.
Dijelaskannya, tak kalah penting adalah komitmen dan konsistensi pimpinan memberikan contoh dan panutan dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi.
Pernyataan itu diungkapkan Diana saat menjadi narasumber di acara 'workshop' dalam rangka pembangunan zona integritas WBK di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UPR.
"Untuk mencapai WBK juga diperlukan pemenuhan data dukung terkait setiap komponen pengungkit dan komponen hasil. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja pegawai juga penting," jelasnya.
Hal itu, lanjut Diana, untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbasis kinerja di setiap bidang dilaksanakan menyeluruh, efektif dan maksimal.
Sementara itu Wakil Dekan Fakultas MIPA UPR Yohanes mengatakan, workshop tersebut dilaksanakan sebagai komitmen mewujudkan zona integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembangunan zona integritas WBK/WBBM juga sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.
"Kami baru saja menggaungkan zona integritas. Untuk itu kami minta arahan dan dukungan Kemenkumham Kalteng," katanya.
Dia menerangkan, pelaksanaan workshop dilakukan secara luring, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Kegiatan itu diikuti 25 dosen dan tenaga pendidik di Fakultas MIPA UPR.
"Workshop ini juga bertujuan memberikan penguatan kepada para dosen dan tenaga pengajar yang akan menjadi tim kerja pembangunan zona integritas WBK/WBBM," demikian Yohanes.