Buntok, Kalteng (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Bennie menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, agar melakukan perbaikan terhadap 400 rumah yang sudah tidak layak huni.
Usulan itu disampaikan karena ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Bennie di Buntok, Senin.
"Jadi, dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu, kami mengusulkan sebanyak 400 unit rumah warga tak layak huni di Barsel dilakukan perbaikan," tambahnya.
Dia pun berharap usulan bedah rumah yang pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah pihaknya sampaikan, bisa terakomodir pada tahun 2022 mendatang.
Baca juga: Kadis TPHP: Barsel terdampak paling parah, 350 hektare tanaman padi terendam
Adapun rumah tak layak huni yang diusulkan untuk direhab melalui program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia ini tersebar ditujuh desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
"Tujuh desa itu berada di Kecamatan Dusun Selatan yang diantaranya Desa Teluk Mampun, dan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Karau Kuala," tambah tanpa menyebutkan secara detail nama desanya.
Selain melalui program BSPS, pihaknya juga sebelumnya telah mengusulkan bedah rumah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun tidak bisa terakomodir karena mengalami keterlambatan menyampaikan surat kesanggupan dari kepala daerah.
"Kita pada waktu itu tetap berupaya menyampaikan usulannya secara offline ke Direktorat penyediaan perumahan Kementerian PUPR, dan usulan juga telah disampaikan melalui program BSPS, dan mudah-mudahan usulan ini bisa terakomodir semuanya," demikian Bennie.
Baca juga: DLH Barsel menilai dokumen amdal RKL UPL perusahaan ini perlu diperbaiki
Usulan itu disampaikan karena ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Bennie di Buntok, Senin.
"Jadi, dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu, kami mengusulkan sebanyak 400 unit rumah warga tak layak huni di Barsel dilakukan perbaikan," tambahnya.
Dia pun berharap usulan bedah rumah yang pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah pihaknya sampaikan, bisa terakomodir pada tahun 2022 mendatang.
Baca juga: Kadis TPHP: Barsel terdampak paling parah, 350 hektare tanaman padi terendam
Adapun rumah tak layak huni yang diusulkan untuk direhab melalui program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia ini tersebar ditujuh desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
"Tujuh desa itu berada di Kecamatan Dusun Selatan yang diantaranya Desa Teluk Mampun, dan desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Karau Kuala," tambah tanpa menyebutkan secara detail nama desanya.
Selain melalui program BSPS, pihaknya juga sebelumnya telah mengusulkan bedah rumah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun tidak bisa terakomodir karena mengalami keterlambatan menyampaikan surat kesanggupan dari kepala daerah.
"Kita pada waktu itu tetap berupaya menyampaikan usulannya secara offline ke Direktorat penyediaan perumahan Kementerian PUPR, dan usulan juga telah disampaikan melalui program BSPS, dan mudah-mudahan usulan ini bisa terakomodir semuanya," demikian Bennie.
Baca juga: DLH Barsel menilai dokumen amdal RKL UPL perusahaan ini perlu diperbaiki