Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka secara penuh agar lebih efektif karena kasus COVID-19 di daerah ini sudah tidak ditemukan lagi.
"Kita semua mengetahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak maksimal. Kita saja kalau rapat melalui zoom itu rasanya kurang optimal karena terbatas. Mudah-mudahan saja COVID-19 sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara penuh atau 100 persen," kata Bupati Halikinnor saat road show Dinas Pendidikan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa.
Halikinnor menyebutkan, saat ini Kotawaringin Timur masuk kelompok pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level III. Hal itu lantaran sebelumnya vaksinasi COVID-19 di daerah ini belum mencapai 50 persen.
Saat ini vaksinasi sudah melebih 50 persen sehingga diharapkan status PPKM akan turun ke level II. Harapannya nantinya pembelajaran tatap muka bisa dilakukan secara penuh.
Secara umum Halikinnor menyebutkan sudah tidak ditemukan lagi kasus COVID-19. Pembelajaran tatap muka secara terbatas selama ini juga berjalan dengan baik tanpa ada muncul klaster baru penularan COVID-19.
Untuk itu pemerintah daerah berharap pembelajaran tatap muka bisa ditingkatkan menjadi penuh seperti kondisi normal. Tentunya pelaksanaannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dinas Pendidikan diminta untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait perkembangan kondisi pandemi di daerah ini. Jika memungkinkan, Kotawaringin Timur berharap bisa menerapkan pembelajaran tatap muka secara penuh.
Baca juga: Legislator: Insentif ketua RT di Kotim perlu dinaikkan
"Minimal di kelurahan atau desa yang sudah dinyatakan zona hijau, khususnya di pedalaman. Saya berharap kita segera bisa menerapkan itu," harap Halikinnor.
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, informasi yang didapatnya status PPKM di Kotawaringin Timur turun ke level II. Dia berharap ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait masalah itu sehingga pembelajaran tatap muka secara penuh bisa diusulkan dan dilaksanakan.
Melihat kondisi saat ini, Suparmadi menilai sudah saatnya Kotawaringin Timur bisa kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Tentunya akan tetap disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat.
"Hasil evaluasi kami, selama ini pihak sekolah juga telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu bisa dilihat bahwa tidak ditemukan munculnya klaster penularan COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran tatap muka," ujar Suparmadi.
Harapan yang sama diungkapkan Kepala SMPN 4 Sampit Suyatmi. Dia berharap pembelajaran tatap muka bisa kembali dilaksanakan secara penuh karena kondisi saat ini jauh membaik meski pandemi COVID-19 masih terjadi.
"Kami berharap setidaknya ada penambahan kuota dan jam belajar dalam pembelajaran tatap muka. Misalnya kuota ditambah dari 50 menjadi 75 persen atau 100 persen di setiap ruangan. Pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dibanding secara daring," demikian Suyatmi.
Baca juga: Legislator Kotim sarankan evaluasi tenaga kontrak menyeluruh hingga ke kecamatan
Baca juga: Sopir truk ramai-ramai mengadu ke DPRD Kotim
"Kita semua mengetahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak maksimal. Kita saja kalau rapat melalui zoom itu rasanya kurang optimal karena terbatas. Mudah-mudahan saja COVID-19 sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara penuh atau 100 persen," kata Bupati Halikinnor saat road show Dinas Pendidikan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa.
Halikinnor menyebutkan, saat ini Kotawaringin Timur masuk kelompok pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level III. Hal itu lantaran sebelumnya vaksinasi COVID-19 di daerah ini belum mencapai 50 persen.
Saat ini vaksinasi sudah melebih 50 persen sehingga diharapkan status PPKM akan turun ke level II. Harapannya nantinya pembelajaran tatap muka bisa dilakukan secara penuh.
Secara umum Halikinnor menyebutkan sudah tidak ditemukan lagi kasus COVID-19. Pembelajaran tatap muka secara terbatas selama ini juga berjalan dengan baik tanpa ada muncul klaster baru penularan COVID-19.
Untuk itu pemerintah daerah berharap pembelajaran tatap muka bisa ditingkatkan menjadi penuh seperti kondisi normal. Tentunya pelaksanaannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dinas Pendidikan diminta untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait perkembangan kondisi pandemi di daerah ini. Jika memungkinkan, Kotawaringin Timur berharap bisa menerapkan pembelajaran tatap muka secara penuh.
Baca juga: Legislator: Insentif ketua RT di Kotim perlu dinaikkan
"Minimal di kelurahan atau desa yang sudah dinyatakan zona hijau, khususnya di pedalaman. Saya berharap kita segera bisa menerapkan itu," harap Halikinnor.
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, informasi yang didapatnya status PPKM di Kotawaringin Timur turun ke level II. Dia berharap ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait masalah itu sehingga pembelajaran tatap muka secara penuh bisa diusulkan dan dilaksanakan.
Melihat kondisi saat ini, Suparmadi menilai sudah saatnya Kotawaringin Timur bisa kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Tentunya akan tetap disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat.
"Hasil evaluasi kami, selama ini pihak sekolah juga telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu bisa dilihat bahwa tidak ditemukan munculnya klaster penularan COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran tatap muka," ujar Suparmadi.
Harapan yang sama diungkapkan Kepala SMPN 4 Sampit Suyatmi. Dia berharap pembelajaran tatap muka bisa kembali dilaksanakan secara penuh karena kondisi saat ini jauh membaik meski pandemi COVID-19 masih terjadi.
"Kami berharap setidaknya ada penambahan kuota dan jam belajar dalam pembelajaran tatap muka. Misalnya kuota ditambah dari 50 menjadi 75 persen atau 100 persen di setiap ruangan. Pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dibanding secara daring," demikian Suyatmi.
Baca juga: Legislator Kotim sarankan evaluasi tenaga kontrak menyeluruh hingga ke kecamatan
Baca juga: Sopir truk ramai-ramai mengadu ke DPRD Kotim