Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 3 Desember 2021 mencapai 68,6 persen atau Rp513,17 triliun dari pagu Rp744,7 triliun.
“Dibandingkan kuartal III 2021 (realisasi) meningkat Rp101,18 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Jika dirinci, realisasi anggaran PEN untuk penanganan klaster kesehatan sebesar Rp140,52 triliun atau 65,4 persen dari total pagu. Kemudian, realisasi anggaran klaster perlindungan sosial sebesar Rp142,6 triliun atau 76,4 persen dari pagu.
Baca juga: Prokes perlu diawasi karena banyak ajang besar di Indonesia
Selanjutnya, realisasi anggaran di klaster program prioritas sebesar Rp89,6 triliun atau 68,4 persen dari pagu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp85,5 triliun atau 51 persen dari pagu, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp63,8 triliun atau 101 persen dari pagu.
Dari realisasi anggaran di klaster kesehatan, Airlangga menuturkan pemerintah juga mengucurkan Rp3,11 triliun untuk melakukan pengujian COVID-19 dan pelacakan kontak erat pasien.
“Anggaran terapeutik dan insentif santunan tenaga kesehatan mencapai 80 persen. Realisasi anggaran untuk vaksinasi Rp28,77 triliun,” kata Menko Airlangga.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan jajarannya untuk untuk mempercepat realisasi program di APBN dan APBD, termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan realisasi anggaran harus dilakukan segera karena memasuki Desember 2021 atau penghujung tahun sehingga kontribusi APBN dapat maksimal bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Airlangga: Penerima bantuan subsidi upah diperluas
Baca juga: Pemerintah targetkan 2024 kemiskinan ekstrem nol persen
Baca juga: Para pengusaha didorong tetap optimistis pulihkan ekonomi
“Dibandingkan kuartal III 2021 (realisasi) meningkat Rp101,18 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Jika dirinci, realisasi anggaran PEN untuk penanganan klaster kesehatan sebesar Rp140,52 triliun atau 65,4 persen dari total pagu. Kemudian, realisasi anggaran klaster perlindungan sosial sebesar Rp142,6 triliun atau 76,4 persen dari pagu.
Baca juga: Prokes perlu diawasi karena banyak ajang besar di Indonesia
Selanjutnya, realisasi anggaran di klaster program prioritas sebesar Rp89,6 triliun atau 68,4 persen dari pagu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp85,5 triliun atau 51 persen dari pagu, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp63,8 triliun atau 101 persen dari pagu.
Dari realisasi anggaran di klaster kesehatan, Airlangga menuturkan pemerintah juga mengucurkan Rp3,11 triliun untuk melakukan pengujian COVID-19 dan pelacakan kontak erat pasien.
“Anggaran terapeutik dan insentif santunan tenaga kesehatan mencapai 80 persen. Realisasi anggaran untuk vaksinasi Rp28,77 triliun,” kata Menko Airlangga.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan jajarannya untuk untuk mempercepat realisasi program di APBN dan APBD, termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan realisasi anggaran harus dilakukan segera karena memasuki Desember 2021 atau penghujung tahun sehingga kontribusi APBN dapat maksimal bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Airlangga: Penerima bantuan subsidi upah diperluas
Baca juga: Pemerintah targetkan 2024 kemiskinan ekstrem nol persen
Baca juga: Para pengusaha didorong tetap optimistis pulihkan ekonomi