Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno memastikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, untuk menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi warga terkait kerusakan infrastruk jalan yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.
Kepastian itu disampaikan Wiyatno usai menerima dan berdialog dengan puluhan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Gunung Mas, yang melaksanakan aksi damai di gedung DPRD Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
"Ada beberapa tuntutan yang nanti akan kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi, termasuk langkah-langkah tindaklanjutnya. Kami memahami betul keberadaan ruas jalan penghubung Palangka Raya-Gumas ini cukup strategis," ucapnya.
Selain mengkomunikasikan ke pemprov, lanjut dia, DPRD Kalteng pun akan memanggil seluruh perusahaan besar swasta (PBS), baik pertambangan, perkebunan dan kehutanan, yang kendaraan pengangkut hasil produksi melintasi jalan penghubung Palangka Raya-Gunung Mas tersebut.
Wiyatno mengatakan, untuk perbaikan jalan penghubung tersebut, DPRD Kalteng bersama pemerintah provinsi telah sepakat menyediakan anggaran sebesar Rp160 miliar. Di mana anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan Bukit Liti menuju Bawan, Bawan-Kuala Kurun, dan Linau-Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas.
"Kalau tuntutan kendaraan angkut milik PBS yang melintas di sepanjang jalan ke Gunung Mas itu, diarahkan ke jalan khusus saja, tentunya kita komunikasikan dan cari jalan terbaik," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng anggarkan Rp160 miliar perbaiki jalan ke Gunung Mas
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganggap, tuntutan dan aspirasi aliansi masyarakat Gumas itu sangat wajar. Sebab, ruas jalan yang dipermasalahkan merupakan salah satu akses tercepat menuju ibu kota provinsi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengatakan, sekarang ini kondisi jalan ke arah Gunung Mas memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Alhasil, memberatkan masyarakat, dan berdampak kurang baik terhadap aktivitas perekonomian.
"Tapi, kalau saya lihat dalam pertemuan tadi, masyarakat tidak anti terhadap investor, tapi mereka hanya minta jalan yang ada bisa dilalui dengan nyaman dan tidak mengalami kerusakan," demikian Wiyatno.
Baca juga: Jalan Trans Kalimantan di Bukit Rawi bakal dibuat dua jalur
Kepastian itu disampaikan Wiyatno usai menerima dan berdialog dengan puluhan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Gunung Mas, yang melaksanakan aksi damai di gedung DPRD Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
"Ada beberapa tuntutan yang nanti akan kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi, termasuk langkah-langkah tindaklanjutnya. Kami memahami betul keberadaan ruas jalan penghubung Palangka Raya-Gumas ini cukup strategis," ucapnya.
Selain mengkomunikasikan ke pemprov, lanjut dia, DPRD Kalteng pun akan memanggil seluruh perusahaan besar swasta (PBS), baik pertambangan, perkebunan dan kehutanan, yang kendaraan pengangkut hasil produksi melintasi jalan penghubung Palangka Raya-Gunung Mas tersebut.
Wiyatno mengatakan, untuk perbaikan jalan penghubung tersebut, DPRD Kalteng bersama pemerintah provinsi telah sepakat menyediakan anggaran sebesar Rp160 miliar. Di mana anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan Bukit Liti menuju Bawan, Bawan-Kuala Kurun, dan Linau-Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas.
"Kalau tuntutan kendaraan angkut milik PBS yang melintas di sepanjang jalan ke Gunung Mas itu, diarahkan ke jalan khusus saja, tentunya kita komunikasikan dan cari jalan terbaik," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng anggarkan Rp160 miliar perbaiki jalan ke Gunung Mas
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganggap, tuntutan dan aspirasi aliansi masyarakat Gumas itu sangat wajar. Sebab, ruas jalan yang dipermasalahkan merupakan salah satu akses tercepat menuju ibu kota provinsi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengatakan, sekarang ini kondisi jalan ke arah Gunung Mas memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Alhasil, memberatkan masyarakat, dan berdampak kurang baik terhadap aktivitas perekonomian.
"Tapi, kalau saya lihat dalam pertemuan tadi, masyarakat tidak anti terhadap investor, tapi mereka hanya minta jalan yang ada bisa dilalui dengan nyaman dan tidak mengalami kerusakan," demikian Wiyatno.
Baca juga: Jalan Trans Kalimantan di Bukit Rawi bakal dibuat dua jalur