Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah meningkatkan sinergi terkait pelaksanaan Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"Ini ditandai dengan kunjungan dan koordinasi kami ke Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terkait penandatanganan janji kinerja dan komitmen bersama," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya melalui pernyataan tertulis yang diterima di Palangka Raya, Selasa.
Dia menerangkan, penandatanganan itu tentang pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja, menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng tahun 2022.
Kakanwil menambahkan, penandatanganan janji kinerja itu juga mencakup kerja sama terkait pengawasan pelayanan publik, baik itu di kantor wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Ilham Djaya pun berharap, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bisa melakukan kunjungan ke UPT Pemasyarakatan. Hal itu untuk melihat dan memonitoring berbagai pelayanan publik yang dilakukan jajaran pemasyarakatan secara langsung.
Saat kunjungan itu, rombongan Kakanwil Kemenkumham Kalteng diterima langsung Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Zainuddin bersama satu pejabat setempat.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Zainuddin menyambut baik kedatangan dan keterbukaan Kemenkumham Kalteng terkait pengawasan pelayanan publik pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan kanwil setempat.
"Ke depan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pelayanan publik yang baik. Ini dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," paparnya.
Sebelumnya pada akhir 2021 lalu, Kanwil Kemenkumham Kalteng secara resmi meraih predikat WBK, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Capaian itu juga menjadi acuan untuk terus meningkatkan kompetensi dan perilaku positif seluruh ASN dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan WBBM.
"Ini ditandai dengan kunjungan dan koordinasi kami ke Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terkait penandatanganan janji kinerja dan komitmen bersama," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya melalui pernyataan tertulis yang diterima di Palangka Raya, Selasa.
Dia menerangkan, penandatanganan itu tentang pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja, menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng tahun 2022.
Kakanwil menambahkan, penandatanganan janji kinerja itu juga mencakup kerja sama terkait pengawasan pelayanan publik, baik itu di kantor wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Ilham Djaya pun berharap, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bisa melakukan kunjungan ke UPT Pemasyarakatan. Hal itu untuk melihat dan memonitoring berbagai pelayanan publik yang dilakukan jajaran pemasyarakatan secara langsung.
Saat kunjungan itu, rombongan Kakanwil Kemenkumham Kalteng diterima langsung Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Zainuddin bersama satu pejabat setempat.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Zainuddin menyambut baik kedatangan dan keterbukaan Kemenkumham Kalteng terkait pengawasan pelayanan publik pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan kanwil setempat.
"Ke depan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pelayanan publik yang baik. Ini dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," paparnya.
Sebelumnya pada akhir 2021 lalu, Kanwil Kemenkumham Kalteng secara resmi meraih predikat WBK, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Capaian itu juga menjadi acuan untuk terus meningkatkan kompetensi dan perilaku positif seluruh ASN dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan WBBM.