Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rinie mengaku sependapat dengan langkah Bupati Halikinnor yang meminta perusahaan membantu penanganan darurat Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan Sampit.
"Sambil kita menunggu pemerintah provinsi memperbaiki secara permanen, kami berharap ditangani secara darurat dulu agar jalan itu tetap fungsional. Perusahaan yang memanfaatkan jalan itu diharapkan sama-sama membantu penanganan tersebut," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Jalan lingkar selatan membentang sepanjang 7,5 kilometer dari Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini dikhususkan untuk angkutan berat dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang sehingga tidak masuk melintasi jalan dalam Kota Sampit.
Saat ini terdapat kerusakan parah di sejumlah lokasi. Kubangan dengan kedalaman hingga 50 centimeter sangat berisiko bagi kendaraan berat karena bisa menyebabkan kendaraan terguling.
Rinie mendorong penanganan darurat dilakukan agar jalan yang berada di bawa kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu tetap fungsional atau bisa dilewati. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kendaraan berat masuk melintasi jalan-jalan dalam kota.
Jika jalan lingkar selatan rusak parah dan tidak bisa dilewati maka bisa berdampak terhadap distribusi barang. Selain itu, jalan dalam kota bisa kembali ikut rusak jika angkutan berat beralih melintasi jalan dalam kota.
Dia berharap perusahaan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani kerusakan jalan tersebut. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, perusahaan menyumbang material agregat kelas B dan Dinas Pekerjaan Umum menurunkan alat berat mereka untuk meratakan material itu sehingga jalan kembali fungsional dan lancar dilewati.
Baca juga: Optimalisasi vaksinasi COVID-19 di Kotim diapresiasi DPRD
Perusahaan diharapkan dengan penuh kepedulian membantu menangani ini. Apalagi, fungsional jalan tersebut juga dinikmati perusahaan untuk kelancaran aktivitas kendaraan mereka.
"Untuk jangka panjang, tentu kita memang berharap jalan itu diperbaiki secara permanen oleh pemerintah provinsi. Tapi sambil menunggu itu, penanganan darurat perlu dilakukan agar jalan tetap fungsional," ujar Rinie.
Bupati Halikinnor sebelumnya mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjanji mengalokasikan anggaran hingga Rp650 miliar untuk perbaikan jalan di sejumlah lokasi di Kotawaringin Timur.
Proyek-proyek itu didanai dengan sistem multi years atau tahun jamak selama tiga tahun yang akan dimulai tahun ini. Namun Halikinnor menyebutkan, perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan tidak termasuk dalam proyek tahun jamak tersebut.
"Kami masih berkoordinasi terkait penanganan jalan lingkar selatan itu. Di sisi lain, kami berharap perusahaan juga membantu penanganan jalan itu, setidaknya agar tetap fungsional dilewati," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan segera tes urine pegawai
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan segera tes urine pegawai
Baca juga: Legislator Kotim berharap penempatan pejabat bukan karena kedekatan
"Sambil kita menunggu pemerintah provinsi memperbaiki secara permanen, kami berharap ditangani secara darurat dulu agar jalan itu tetap fungsional. Perusahaan yang memanfaatkan jalan itu diharapkan sama-sama membantu penanganan tersebut," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Jalan lingkar selatan membentang sepanjang 7,5 kilometer dari Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini dikhususkan untuk angkutan berat dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang sehingga tidak masuk melintasi jalan dalam Kota Sampit.
Saat ini terdapat kerusakan parah di sejumlah lokasi. Kubangan dengan kedalaman hingga 50 centimeter sangat berisiko bagi kendaraan berat karena bisa menyebabkan kendaraan terguling.
Rinie mendorong penanganan darurat dilakukan agar jalan yang berada di bawa kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu tetap fungsional atau bisa dilewati. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kendaraan berat masuk melintasi jalan-jalan dalam kota.
Jika jalan lingkar selatan rusak parah dan tidak bisa dilewati maka bisa berdampak terhadap distribusi barang. Selain itu, jalan dalam kota bisa kembali ikut rusak jika angkutan berat beralih melintasi jalan dalam kota.
Dia berharap perusahaan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani kerusakan jalan tersebut. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, perusahaan menyumbang material agregat kelas B dan Dinas Pekerjaan Umum menurunkan alat berat mereka untuk meratakan material itu sehingga jalan kembali fungsional dan lancar dilewati.
Baca juga: Optimalisasi vaksinasi COVID-19 di Kotim diapresiasi DPRD
Perusahaan diharapkan dengan penuh kepedulian membantu menangani ini. Apalagi, fungsional jalan tersebut juga dinikmati perusahaan untuk kelancaran aktivitas kendaraan mereka.
"Untuk jangka panjang, tentu kita memang berharap jalan itu diperbaiki secara permanen oleh pemerintah provinsi. Tapi sambil menunggu itu, penanganan darurat perlu dilakukan agar jalan tetap fungsional," ujar Rinie.
Bupati Halikinnor sebelumnya mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjanji mengalokasikan anggaran hingga Rp650 miliar untuk perbaikan jalan di sejumlah lokasi di Kotawaringin Timur.
Proyek-proyek itu didanai dengan sistem multi years atau tahun jamak selama tiga tahun yang akan dimulai tahun ini. Namun Halikinnor menyebutkan, perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan tidak termasuk dalam proyek tahun jamak tersebut.
"Kami masih berkoordinasi terkait penanganan jalan lingkar selatan itu. Di sisi lain, kami berharap perusahaan juga membantu penanganan jalan itu, setidaknya agar tetap fungsional dilewati," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan segera tes urine pegawai
Baca juga: Pemkab Kotim disarankan segera tes urine pegawai
Baca juga: Legislator Kotim berharap penempatan pejabat bukan karena kedekatan