Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bertekad dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah 2021.
 
Guna mewujudkan komitmen tersebut, Bupati Barito Utara Nadalsyah didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  M Iman Topik, dan Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo berkonsultasi dengan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Agus Priyono di Palangka Raya, Rabu.

Di bawah kepemimpinan Bupati Nadalsyah, Kabupaten Barito Utara telah memperoleh opini WTP ketujuh berturut-turut sejak 2014.

Usai bertemu BPK Perwakilan Kalteng, Bupati Barito Utara mengingatkan kepada jajarannya agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah. 

"Penilaian dari BPK untuk kembali meraih opini WTP semakin mendalam dan intens, apalagi untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut," kata Nadalsyah. 
  Bupati Barito Utara Nadalsyah didampingi didampingi Sekda Muhlis, Kepala Dinas PUPR M Iman Topik, dan Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo bertemu Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Agus Priyono di kantor BPK RI di Palangka Raya, Rabu (9/2/2022).ANTARA/HO-Prokopim Barito Utara
Bupati berharap agar  Barito Utara dapat kembali meraih opini WTP, untuk itu, diminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar dapat menindaklanjuti arahan dan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Kalteng dalam tata kelola keuangan daerah.

Bupati Nadalsyah selaku kepala daerah berkomitmen kepada BPK RI untuk menindaklanjuti segala rekomendasi yang diberikan terhadap laporan keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. 

"Tujuan silahturahim adalah menunjukkan komitmen kita, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik," jelas Nadalsyah. 

Apapun rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan segera menindaklanjuti. 

"Kepada Pak Sekda kita perintahkan untuk segera melakukan konsolidasi kepada para kepala perangkat daerah untuk dapat bekerja sama dan saling koordinasi dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI," ujar Nadalsyah.