Pemkab Barut komitmen dukung rakornas pemerintah pusat dan daerah

Kamis, 29 Januari 2026 16:15 WIB

Sekda Barito Utara Muhlis didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ismael Marzuki serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) setenpat mengikuti rapat koordinasi bersama Itjen Kemendagri secara virtual di Muara Teweh, Kamis (29/1/2026). ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, siap berpartisipasi dalam perhelatan akbar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah 2026.

"Pada prinsipnya kami siap menyukseskan kegiatan tersebut guna mendukung sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah ini," kata Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) secara virtual di Muara Teweh, Kamis.

Dalam kegiatan itu Sekda Muhlis didampingi didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen penuh untuk hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam rakornas mendatang.

Keikutsertaan pemerintah daerah, katanya, dalam koordinasi bersama Itjen Kemendagri ini adalah langkah krusial untuk memastikan Barito Utara siap bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Kami ingin memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan rakornas secara optimal," ujar Muhlis.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin solid guna mewujudkan target-target pembangunan nasional di masa mendatang.

Rapat yang dipimpin Itjen Kemendagri tersebut bertujuan menyelaraskan persepsi dan kesiapan teknis seluruh pemerintah daerah sebelum rakornas resmi digelar di Sentul, Bogor pada Senin nanti.

Itjen Kemendagri menekankan pentingnya penguatan pengawasan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional tahun ini.