Palangka Raya (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Nurhidayah menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 hingga 2026 akan lebih memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif.
RPD tersebut juga mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah prefentif mengurangi potensi bencana dan meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif, kata Nurhidayah di Pangkalan Bun, kemarin.
"Selain itu, mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman dan demokratis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)," tambahnya.
orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kobar itu juga menyampaikan prioritas pembangunan tahun tahun 2023 terdapat empat poin yang ditekankan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023.
Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkesinambungan, dengan mengutamakan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 berbasis green growth.
Kedua, mendorong pemulihan pariwisata dan kemandirian dunia usaha melalui penguatan sumber daya lokal dan kemudahan berusaha. Ketiga, mendorong hilirisasi produk unggulan daerah untuk peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi ekonomi yang berbasis kerakyatan.
"Dan yang keempat, peningkatan pemerataan infrastruktur untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah," kata Nurhidayah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kobar Juni Gultom menyatakan bahwa pada tahun 2022 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Kobar Tahun 2017-2022. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemkab Kobar diamanatkan untuk menyusun RPD Tahun 2023-2026.
Baca juga: Bupati minta SOPD di Kobar lebih giat publikasikan program pemkab
"Tujuan pelaksanaan konsultasi publik adalah untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan Rancangan RPD Tahun 2023-2026 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023," beber Juni.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Kobar bertempat di Aula Bappeda, Kamis (15/2). Pelaksanaan Konsultasi Publik ini selain dilaksanakan dengan sistem off-line (tatap muka langsung) juga diikuti peserta secara on-line melalui zoom meeting.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan launching terhadap 4 aplikasi untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kobar, yakni Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi (SIM-RB), e-Survey untuk survei kepuasan masyarakat, e-Regulation, dan Wistle Blowing System (WBS) Online.
Baca juga: Kembangkan dan cari calon atlet, Kobar gelar Bupati Cup tahun 2022
Baca juga: Bupati Kobar: Musrenbang Kecamatan harus ciptakan sinergi semua unsur
RPD tersebut juga mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah prefentif mengurangi potensi bencana dan meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif, kata Nurhidayah di Pangkalan Bun, kemarin.
"Selain itu, mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman dan demokratis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)," tambahnya.
orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kobar itu juga menyampaikan prioritas pembangunan tahun tahun 2023 terdapat empat poin yang ditekankan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023.
Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkesinambungan, dengan mengutamakan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 berbasis green growth.
Kedua, mendorong pemulihan pariwisata dan kemandirian dunia usaha melalui penguatan sumber daya lokal dan kemudahan berusaha. Ketiga, mendorong hilirisasi produk unggulan daerah untuk peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi ekonomi yang berbasis kerakyatan.
"Dan yang keempat, peningkatan pemerataan infrastruktur untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah," kata Nurhidayah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kobar Juni Gultom menyatakan bahwa pada tahun 2022 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Kobar Tahun 2017-2022. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemkab Kobar diamanatkan untuk menyusun RPD Tahun 2023-2026.
Baca juga: Bupati minta SOPD di Kobar lebih giat publikasikan program pemkab
"Tujuan pelaksanaan konsultasi publik adalah untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan Rancangan RPD Tahun 2023-2026 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023," beber Juni.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Kobar bertempat di Aula Bappeda, Kamis (15/2). Pelaksanaan Konsultasi Publik ini selain dilaksanakan dengan sistem off-line (tatap muka langsung) juga diikuti peserta secara on-line melalui zoom meeting.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan launching terhadap 4 aplikasi untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kobar, yakni Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi (SIM-RB), e-Survey untuk survei kepuasan masyarakat, e-Regulation, dan Wistle Blowing System (WBS) Online.
Baca juga: Kembangkan dan cari calon atlet, Kobar gelar Bupati Cup tahun 2022
Baca juga: Bupati Kobar: Musrenbang Kecamatan harus ciptakan sinergi semua unsur