Jakarta (ANTARA) - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Amanta mengatakan Presidensi G20 di Indonesia membuka peluang bagi sektor pertanian di Indonesia untuk memperluas akses merambah pasar global.
“Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dapat digunakan untuk mendorong sistem perdagangan global yang adil dan inklusif, termasuk melalui pengurangan hambatan non-tarif yang selama ini menjadi hambatan pasar bagi petani maupun UMKM, serta mendorong perbaikan sistem pangan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui penguatan petani dan UMKM,” kata Felippa di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mendorong partisipasi petani dan UMKM sektor pangan pertanian menuju pasar global. Petani dan UMKM di sektor pangan dan pertanian berperan penting dalam pemulihan ekonomi, namun saat ini menurut dia masih kalah bersaing dengan negara lain.
Kuantitas dan kualitas produksi petani lokal serta pengolahan pasca panen di Indonesia dinilai masih menjadi tantangan. Felippa menjabarkan beberapa hal yang menjadi tantangan antara lain adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan keterbatasan skala usaha, kesulitan mengakses input pertanian yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan akan benih atau pupuk yang terjangkau, serta produktivitas yang rendah.
Felippa juga menambahkan, budaya riset dan pengembangan juga masih kurang sehingga transfer inovasi, teknologi dan pengetahuan masih terbilang minim.
“Keberadaan sistem pendukung juga belum memadai, misalnya saja penyimpanan dan pengolahan, pengeringan atau rantai dingin untuk perishable item seperti buah dan sayuran,” katanya.
Keterbatasan tersebut, lanjut dia, masih ditambah dengan kesulitan untuk memenuhi standar internasional terkait keamanan pangan, kualitas dan keberlanjutan, yang salah satunya dipersyaratkan oleh Uni Eropa. Di sisi lain, tantangan dari eksternal muncul dari hambatan non-tarif perdagangan yang semakin bertambah.
"Sebanyak 96 persen sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah pelaku UMKM. Jadi salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah dengan memulihkan UMKM,” kata dia.
Hasil penelitian CIPS, petani dan UMKM perlu diberikan akses lebih luas untuk terlibat dalam rantai nilai supaya daya saingnya lebih kompetitif. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa memasok bahan baku ke industri baik midstream maupun downstream, atau ke ekspor.
Selain mendorong kebijakan di tingkat global melalui G20, Felippa juga merekomendasikan beberapa hal bagi pemerintah Indonesia yaitu memastikan ekosistem perdagangan yang inklusif dan adil.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi halangan akses pasar dalam bentuk hambatan non-tarif, karena hal ini dinilai menambah biaya transaksi perdagangan yang lebih memberatkan UMKM dan membatasi akses ke input pertanian yang berkualitas.
CIPS merekomendasikan agar pemerintah melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk memperkuat dukungan pada pertanian berkelanjutan, melalui realokasi subsidi pertanian ke kegiatan riset dan teknologi.
“Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dapat digunakan untuk mendorong sistem perdagangan global yang adil dan inklusif, termasuk melalui pengurangan hambatan non-tarif yang selama ini menjadi hambatan pasar bagi petani maupun UMKM, serta mendorong perbaikan sistem pangan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui penguatan petani dan UMKM,” kata Felippa di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mendorong partisipasi petani dan UMKM sektor pangan pertanian menuju pasar global. Petani dan UMKM di sektor pangan dan pertanian berperan penting dalam pemulihan ekonomi, namun saat ini menurut dia masih kalah bersaing dengan negara lain.
Kuantitas dan kualitas produksi petani lokal serta pengolahan pasca panen di Indonesia dinilai masih menjadi tantangan. Felippa menjabarkan beberapa hal yang menjadi tantangan antara lain adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan keterbatasan skala usaha, kesulitan mengakses input pertanian yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan akan benih atau pupuk yang terjangkau, serta produktivitas yang rendah.
Felippa juga menambahkan, budaya riset dan pengembangan juga masih kurang sehingga transfer inovasi, teknologi dan pengetahuan masih terbilang minim.
“Keberadaan sistem pendukung juga belum memadai, misalnya saja penyimpanan dan pengolahan, pengeringan atau rantai dingin untuk perishable item seperti buah dan sayuran,” katanya.
Keterbatasan tersebut, lanjut dia, masih ditambah dengan kesulitan untuk memenuhi standar internasional terkait keamanan pangan, kualitas dan keberlanjutan, yang salah satunya dipersyaratkan oleh Uni Eropa. Di sisi lain, tantangan dari eksternal muncul dari hambatan non-tarif perdagangan yang semakin bertambah.
"Sebanyak 96 persen sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah pelaku UMKM. Jadi salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah dengan memulihkan UMKM,” kata dia.
Hasil penelitian CIPS, petani dan UMKM perlu diberikan akses lebih luas untuk terlibat dalam rantai nilai supaya daya saingnya lebih kompetitif. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa memasok bahan baku ke industri baik midstream maupun downstream, atau ke ekspor.
Selain mendorong kebijakan di tingkat global melalui G20, Felippa juga merekomendasikan beberapa hal bagi pemerintah Indonesia yaitu memastikan ekosistem perdagangan yang inklusif dan adil.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi halangan akses pasar dalam bentuk hambatan non-tarif, karena hal ini dinilai menambah biaya transaksi perdagangan yang lebih memberatkan UMKM dan membatasi akses ke input pertanian yang berkualitas.
CIPS merekomendasikan agar pemerintah melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk memperkuat dukungan pada pertanian berkelanjutan, melalui realokasi subsidi pertanian ke kegiatan riset dan teknologi.