Kuala Pembuang (ANTARA) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Yulhaidir meminta kepala desa memasukkan aparatur desanya masing-masing pada program yang dimiliki Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“Saya instruksikan seluruh kades di Seruyan ini bisa memasukkan seluruh aparatur desanya pada program asuransi ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Jumat.
Adapun besaran nominal dalam program tersebut yakni Rp16.800 per orang, sedangkan anggaran yang digunakan dalam program tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa (pemdes) masing-masing.
“Memang program ini sangat penting, sehingga para aparatur desa itu bisa mendapatkan jaminan kerja apabila terjadi musibah,” ungkapnya.
Lanjut dia menyampaikan, hal tersebut juga pihaknya akan laksanakan terhadap seluruh tenaga honorer atau tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Seruyan.
Dirinya juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) agar bisa melakukan hal yang sama.
Dengan adanya program ini, makanya aparatur desa, tenaga honorer atau kontrak non ASN, apabila terjadi suatu musibah akan mendapatkan santunan dari program tersebut dengan kisaran kurang lebih Rp42 juta.
“Tapi tentu kita tidak menginginkan adanya musibah tersebut. Namun, setidaknya dengan adanya program ini ada manfaat positifnya. Saya sudah minta agar ini juga dianggarkan untuk tenaga honorer ataupun kontrak non PNS,” jelasnya.
Dia menambahkan, instruksi untuk menganggarkan program tersebut sudah disampaikan kepada SOPD dan paling lambat bisa dilaksanakan Januari pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Saya minta program ini dianggarkan dan pada APBD 2023 sudah terlaksana. Kalau pun sempat agar dilaksanakan pada APBD Perubahan 2022 ini, sehingga program tersebut bisa cepat terlaksana,” ungkapnya.
“Saya instruksikan seluruh kades di Seruyan ini bisa memasukkan seluruh aparatur desanya pada program asuransi ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Jumat.
Adapun besaran nominal dalam program tersebut yakni Rp16.800 per orang, sedangkan anggaran yang digunakan dalam program tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa (pemdes) masing-masing.
“Memang program ini sangat penting, sehingga para aparatur desa itu bisa mendapatkan jaminan kerja apabila terjadi musibah,” ungkapnya.
Lanjut dia menyampaikan, hal tersebut juga pihaknya akan laksanakan terhadap seluruh tenaga honorer atau tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Seruyan.
Dirinya juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) agar bisa melakukan hal yang sama.
Dengan adanya program ini, makanya aparatur desa, tenaga honorer atau kontrak non ASN, apabila terjadi suatu musibah akan mendapatkan santunan dari program tersebut dengan kisaran kurang lebih Rp42 juta.
“Tapi tentu kita tidak menginginkan adanya musibah tersebut. Namun, setidaknya dengan adanya program ini ada manfaat positifnya. Saya sudah minta agar ini juga dianggarkan untuk tenaga honorer ataupun kontrak non PNS,” jelasnya.
Dia menambahkan, instruksi untuk menganggarkan program tersebut sudah disampaikan kepada SOPD dan paling lambat bisa dilaksanakan Januari pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Saya minta program ini dianggarkan dan pada APBD 2023 sudah terlaksana. Kalau pun sempat agar dilaksanakan pada APBD Perubahan 2022 ini, sehingga program tersebut bisa cepat terlaksana,” ungkapnya.