Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Hairis Salamad mengimbau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini juga meningkatkan kontribusi dalam membantu masyarakat dan pembangunan daerah.
"Diperkirakan sekitar 49 persen wilayah kita ini merupakan areal perkebunan kelapa sawit. Banyak potensi di bidang ini seperti pajak bumi dan bangunan serta kontribusi melalui CSR (program tanggung jawab sosial perusahaan)," kata Hairis di Sampit, Rabu.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini ada 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggota organisasi mereka.
Menurut Hairis, banyaknya jumlah perusahaan besar, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kotawaringin Timur, menjadi potensi besar untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah.
Jika setiap perusahaan berkontribusi dan mengarahkan kegiatan CSR mereka sesuai rencana pembangunan yang dibuat pemerintah daerah maka dampaknya terhadap pembangunan diyakini akan sangat signifikan.
Program CSR perusahaan diharapkan disinergikan dengan program yang dijalankan pemerintah. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tempat sasaran.
Baca juga: Potensi PAD perdesaan Kotim belum dioptimalkan
"Harus disinergikan supaya tidak tumpang tindih. Selain itu, ini supaya hasilnya juga maksimal karena bisa lebih fokus dan menjadi perhatian bersama dengan menerapkan skala prioritas," ujar Hairis.
Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengkritisi kurang efektifnya pengawasan dan komunikasi yang dibangun pemerintah daerah bersama pihak terkait. Menurutnya, komunikasi dengan semua pihak harus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Kita kurang kontrol dalam melihat apa yang sudah terjadi dan dikerjakan pemerintah dalam hal upaya menggali PAD. Komunikasi kita juga belum optimal. Perlu kekompakan antara legislatif dan eksekutif," tambahnya
Target PAD 2022 telah ditetapkan sebesar Rp184.619.561.000. Menurut Hairis, perlu kerja keras dan terobosan semua pihak agar bisa mencapai target tersebut.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius mengawasi penjualan elpiji bersubsidi
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat
Baca juga: Legislator Kotim: Tersus dan TUKS perlu diawasi ketat
"Diperkirakan sekitar 49 persen wilayah kita ini merupakan areal perkebunan kelapa sawit. Banyak potensi di bidang ini seperti pajak bumi dan bangunan serta kontribusi melalui CSR (program tanggung jawab sosial perusahaan)," kata Hairis di Sampit, Rabu.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini ada 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggota organisasi mereka.
Menurut Hairis, banyaknya jumlah perusahaan besar, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kotawaringin Timur, menjadi potensi besar untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah.
Jika setiap perusahaan berkontribusi dan mengarahkan kegiatan CSR mereka sesuai rencana pembangunan yang dibuat pemerintah daerah maka dampaknya terhadap pembangunan diyakini akan sangat signifikan.
Program CSR perusahaan diharapkan disinergikan dengan program yang dijalankan pemerintah. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tempat sasaran.
Baca juga: Potensi PAD perdesaan Kotim belum dioptimalkan
"Harus disinergikan supaya tidak tumpang tindih. Selain itu, ini supaya hasilnya juga maksimal karena bisa lebih fokus dan menjadi perhatian bersama dengan menerapkan skala prioritas," ujar Hairis.
Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengkritisi kurang efektifnya pengawasan dan komunikasi yang dibangun pemerintah daerah bersama pihak terkait. Menurutnya, komunikasi dengan semua pihak harus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Kita kurang kontrol dalam melihat apa yang sudah terjadi dan dikerjakan pemerintah dalam hal upaya menggali PAD. Komunikasi kita juga belum optimal. Perlu kekompakan antara legislatif dan eksekutif," tambahnya
Target PAD 2022 telah ditetapkan sebesar Rp184.619.561.000. Menurut Hairis, perlu kerja keras dan terobosan semua pihak agar bisa mencapai target tersebut.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius mengawasi penjualan elpiji bersubsidi
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat
Baca juga: Legislator Kotim: Tersus dan TUKS perlu diawasi ketat