Palangka Raya (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan terkait kinerja anggaran, dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Alhamdulillah, Kemenkumham berhasil meraih penghargaan dari Kemenkeu terkait kinerja anggaran pada tahun anggaran 2021, dengan nilai 96,57 dengan kategori pagu besar," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya di Palangka Raya, Kamis.
Pernyataan itu diungkapkan dia, terkait penyerahan penghargaan oleh Menkeu Sri Mulyani kepada Menkumham Yasonna Laoly yang diwakili Wamenkumham Edward OS Hiariej di Jakarta kemarin.
Untuk itu, Ilham juga meminta pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng meningkatkan pengelolaan anggaran, sehingga prestasi yang diraih kantor pusat dapat juga terlaksana di daerah.
Sementara itu, Wamenkumham menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemenkumham digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
"Kemenkumham ingin setiap rupiah yang diserap dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan HAM yang dibutuhkan," kata Edward.
Sepanjang tahun 2021 Kemenkumham tidak hanya menggunakan APBN untuk melakukan pelayanan hukum dan HAM, namun turut mendukung pengentasan dampak pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemenkumham memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta menyelenggarakan vaksinasi bagi pegawai, keluarga pegawai, dan warga binaan di Lapas/Rutan.
"Kemenkumham juga mendukung PEN melalui permudahan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti percepatan pencatatan hak cipta dan program perseroan perseorangan," kata Wamen yang biasa disapa Eddy.
Kemenkumham saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas penggunaan APBN. Dimulai dari menciptakan SDM yang profesional dan akuntabel.
"Jika kompetensi pengelola keuangan meningkat, maka kualitas pengelolaan APBN pun akan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Baca juga: Kemenkumham perketat pengawasan saat libur Lebaran cegah warga binaan kabur
Baca juga: Kemenkumham dorong pemerintah daerah aktif daftarkan kekayaan intelektual daerah
"Alhamdulillah, Kemenkumham berhasil meraih penghargaan dari Kemenkeu terkait kinerja anggaran pada tahun anggaran 2021, dengan nilai 96,57 dengan kategori pagu besar," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya di Palangka Raya, Kamis.
Pernyataan itu diungkapkan dia, terkait penyerahan penghargaan oleh Menkeu Sri Mulyani kepada Menkumham Yasonna Laoly yang diwakili Wamenkumham Edward OS Hiariej di Jakarta kemarin.
Untuk itu, Ilham juga meminta pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng meningkatkan pengelolaan anggaran, sehingga prestasi yang diraih kantor pusat dapat juga terlaksana di daerah.
Sementara itu, Wamenkumham menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemenkumham digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
"Kemenkumham ingin setiap rupiah yang diserap dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan HAM yang dibutuhkan," kata Edward.
Sepanjang tahun 2021 Kemenkumham tidak hanya menggunakan APBN untuk melakukan pelayanan hukum dan HAM, namun turut mendukung pengentasan dampak pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemenkumham memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta menyelenggarakan vaksinasi bagi pegawai, keluarga pegawai, dan warga binaan di Lapas/Rutan.
"Kemenkumham juga mendukung PEN melalui permudahan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti percepatan pencatatan hak cipta dan program perseroan perseorangan," kata Wamen yang biasa disapa Eddy.
Kemenkumham saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas penggunaan APBN. Dimulai dari menciptakan SDM yang profesional dan akuntabel.
"Jika kompetensi pengelola keuangan meningkat, maka kualitas pengelolaan APBN pun akan meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Baca juga: Kemenkumham perketat pengawasan saat libur Lebaran cegah warga binaan kabur
Baca juga: Kemenkumham dorong pemerintah daerah aktif daftarkan kekayaan intelektual daerah