Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu sosial dan politik Henri Subiakto mengimbau kalangan milenial Indonesia aktif mengampanyekan konsep bela negara melalui media sosial (medsos) demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pengaruh kelompok radikal.
"Kalangan milenial, adik-adik santri, anak muda harus tahu kalau mereka perlu aktif dalam membela negara di media sosial. Jangan sampai negara kita ini betul-betul menjadi seperti negara di Timur Tengah yang runtuh akibat provokasi kaum radikal dan propaganda ideologi transnasional," kata Henri dalam webinar "Media Digital: Upaya Memperkuat Karakter Bangsa dan Bela Negara", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.
Indonesia, dengan segala keberagaman, rentan menghadapi berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, pandangan politik, dan hal bersifat kedaerahaan, katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.
Dengan berbagai kerentanan tersebut, lanjutnya, keutuhan NKRI harus dapat dijaga, terutama oleh kalangan milineal, melalui tindakan yang senantiasa menggaungkan konsep bela negara dan mengamalkan nilai Pancasila di ruang digital.
Penggunaan media sosial dinilai menjadi efektif untuk mengampanyekan konsep bela negara karena kini platform tersebut semakin banyak diisi oleh konten intoleransi dan radikalisme.
"Kita, Indonesia, memang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik, seperti konflik agama, politik, dan yang bersifat kedaerahan. Ini harus kita jaga agar mereka yang ingin mengubah Pancasila kembali kepada NKRI," tambahnya.
Disamping itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, Henri juga mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk tidak lemah dan tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan intoleransi, radikalisme, dan aliran agama transnasional.
"Kalau Indonesia lemah, maka kekuatan asing akan menguasai Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menjaga keindonesiaan, nasionalisme, dan kebangsaan ini karena kelompok-kelompok radikal dan anti-NKRI, setiap ada kesempatan, seperti demo buruh, demo mahasiswa ingin memanfaatkannya (untuk memecah belah persatuan Indonesia)," ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya itu.
"Kalangan milenial, adik-adik santri, anak muda harus tahu kalau mereka perlu aktif dalam membela negara di media sosial. Jangan sampai negara kita ini betul-betul menjadi seperti negara di Timur Tengah yang runtuh akibat provokasi kaum radikal dan propaganda ideologi transnasional," kata Henri dalam webinar "Media Digital: Upaya Memperkuat Karakter Bangsa dan Bela Negara", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.
Indonesia, dengan segala keberagaman, rentan menghadapi berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, pandangan politik, dan hal bersifat kedaerahaan, katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.
Dengan berbagai kerentanan tersebut, lanjutnya, keutuhan NKRI harus dapat dijaga, terutama oleh kalangan milineal, melalui tindakan yang senantiasa menggaungkan konsep bela negara dan mengamalkan nilai Pancasila di ruang digital.
Penggunaan media sosial dinilai menjadi efektif untuk mengampanyekan konsep bela negara karena kini platform tersebut semakin banyak diisi oleh konten intoleransi dan radikalisme.
"Kita, Indonesia, memang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik, seperti konflik agama, politik, dan yang bersifat kedaerahan. Ini harus kita jaga agar mereka yang ingin mengubah Pancasila kembali kepada NKRI," tambahnya.
Disamping itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, Henri juga mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk tidak lemah dan tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan intoleransi, radikalisme, dan aliran agama transnasional.
"Kalau Indonesia lemah, maka kekuatan asing akan menguasai Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menjaga keindonesiaan, nasionalisme, dan kebangsaan ini karena kelompok-kelompok radikal dan anti-NKRI, setiap ada kesempatan, seperti demo buruh, demo mahasiswa ingin memanfaatkannya (untuk memecah belah persatuan Indonesia)," ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya itu.