DPRD Kotim imbau tunda umrah imbas konflik di Timur Tengah

Kamis, 5 Maret 2026 06:58 WIB

Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah. ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat dan biro travel untuk menunda keberangkatan umrah menyusul eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan mengancam keselamatan perjalanan udara.

“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah terlebih dahulu. Kita harus menunggu sampai kondisi memang dipastikan aman,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah di Sampit, Rabu.

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan ketegangan antara Israel, Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan ruang udara.

Gangguan jadwal penerbangan internasional di wilayah Timur Tengah dinilai sangat berisiko bagi keselamatan para jemaah asal Bumi Habaring Hurung.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa aspek keselamatan nyawa harus berada di atas segalanya, sehingga bagi umat Islam maupun biro travel yang menjadwalkan perjalanan umrah dalam waktu dekat diminta menunda sampai situasi dinyatakan kondusif.

Ia juga meminta calon jamaah untuk tidak berspekulasi dengan situasi keamanan dan tetap mematuhi instruksi resmi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama.

“Calon jemaah umrah agar mengikuti arahan resmi dari Kementerian Haji dan tidak mengambil risiko,” ucap Juliansyah.

Di sisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama Kotim, Tiariyanto, memastikan bahwa puluhan jemaah asal daerah tersebut yang sedang berada di Arab Saudi dalam keadaan selamat.

Hingga kini, tidak ada laporan mengenai jemaah yang terjebak atau tertahan di Mekkah maupun Madinah.

Berdasarkan data aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), terdapat 40 jamaah, meliputi 22 pria dan 18 wanita, yang berangkat pada 22 Februari 2026 menggunakan travel DHS. Mereka dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada 4 Maret 2026 tanpa kendala berarti.

“Untuk sampai saat ini memang belum ada informasi bahwa jemaah Kotim yang berangkat umrah itu tertahan di Mekkah maupun Madinah,” ucap Tiariyanto.

Keamanan jamaah tersebut terjaga karena mereka menggunakan maskapai dengan rute penerbangan langsung dari Jeddah ke Indonesia. Hal ini meminimalisir risiko karena pesawat tidak melakukan transit di negara-negara yang terlibat konflik langsung.

Meski jamaah yang sudah berangkat terpantau aman, Tiariyanto tetap meneruskan imbauan dari kementerian pusat agar keberangkatan baru dipertimbangkan ulang. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai pembatalan dari 13 biro travel berizin di Kotim.

Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh keberangkatan wajib terdata dalam sistem Siskopatuh. Tanpa input data yang valid dalam sistem tersebut, jemaah secara otomatis tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kalau di Siskopatuh tidak terisi, maka jemaah tidak bisa berangkat. Itu sudah menjadi ketentuan,” demikian Tiariyanto.