DPRD dorong Pemkot Palangka Raya terapkan parkir non tunai

Jumat, 8 Mei 2026 11:31 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery berfoto bersama salah seorang juru parkir non tunai di Jakarta. ANTARA/HO-Khemal Nasery.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Khemal Nasery mendorong Dinas Perhubungan setempat segera menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kepala Dinas Perhubungan perlu melakukan terobosan pembayaran parkir secara non tunai, baik menggunakan QRIS atau metode pembayaran digital lainnya. Jadi, juru parkir tidak lagi memegang uang tunai," kata Khemal di Palangka Raya, Jumat.

Ia menilai sistem pembayaran digital akan memberikan perlindungan bagi konsumen, karena masyarakat dapat membayar sesuai tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sebab, selama ini masyarakat kerap menghadapi persoalan saat membayar parkir secara tunai, karena juru parkir sering beralasan tidak memiliki uang kembalian.

"Misalnya tarif parkir roda dua Rp2 ribu, tetapi pemilik kendaraan membayar Rp5 ribu dan juru parkir tidak memiliki uang kembalian. Hal seperti ini sering menjadi persoalan di lapangan," beber Khemal.

Menurut legislator Palangka Raya itu, penerapan sistem pembayaran digital juga dapat memastikan seluruh retribusi parkir, benar-benar masuk ke kas daerah dan tidak bocor dalam proses pengelolaannya.

Ia mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tekanan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD), sehingga pemerintah perlu lebih kreatif menggali sumber-sumber PAD yang potensial.

Bahkan dirinya meyakini, retribusi parkir memiliki potensi besar sebagai pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya apabila dikelola dengan baik.

"Sekarang penjual cilok saja sudah menerapkan pembayaran digital, masa pembayaran parkir tidak bisa dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Palangka Raya perkuat mitigasi bencana lewat Proklim

Khemal menambahkan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sebelumnya juga telah mengingatkan pentingnya mencari sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Ia berharap ke depan seluruh titik parkir potensial di Kota Palangka Raya dapat menerapkan sistem pembayaran non tunai secara menyeluruh agar pengelolaan retribusi semakin tertib dan transparan.

"Kalau nanti sudah diterapkan secara masif dan masyarakat tidak membayar non tunai, artinya parkir itu gratis. Dengan begitu pengelola parkir tentu akan ikut menerapkan pembayaran non tunai dan ini juga menjadi upaya menyeleksi antara juru parkir resmi dengan yang liar," demikian Khemal.

Baca juga: Pertamina tegaskan antrean BBM di Palangka Raya bukan disebabkan kelangkaan

Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pengawasan karhutla lebih diperketat

Baca juga: Gubernur Kalteng dan Uskup Palangka Raya saling sanjung di Episcopal