Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun mengingatkan persiapan pemilu kepala daerah (pilkada) 2024 harus dipersiapkan secara matang dan sejak awal, termasuk masalah kesiapan anggarannya.
"Kita lebih awal supaya masalah anggaran tidak sampai jadi kendala. Selain pilkada, juga ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kita pilah juga mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang bisa dibantu pemerintah provinsi dan pusat," kata Rimbun di Sampit, Selasa.
Usulan anggaran pelaksanaan pemilu serentak dibahas bersama DPRD bersama eksekutif. DPRD akan memperjuangkan anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Timur agar dipenuhi sebagaimana mestinya sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik.
Masalah anggaran perlu mendapat perhatian bersama karena pemerintah sudah mencanangkan pemilu serentak. Artinya KPU bersiap memulai tahapan-tahapan sebagai rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut.
Berdasarkan rapat awal Komisi I dengan KPU dan instansi terkait, kebutuhan anggaran pemilu 2024 meningkat dibanding pemilu 2019. Salah satunya disebabkan dinaikkannya insentif petugas ad hoc pelaksana pemilu.
Untuk itulah Rimbun mewanti-wanti masalah anggaran ini benar-benar menjadi perhatian. Dia berharap tidak sampai muncul masalah terkait ketersediaan anggaran pemilu serentak 2024 nanti.
Baca juga: Pejabat Diskominfo Kotim raih penghargaan PNS Berprestasi
"Seharusnya anggarannya sudah ada karena tahapan mulai berjalan. Anggaran diupayakan di APBD Perubahan, tapi lebih baik mulai sekarang supaya tidak mengganggu agenda KPU dalam persiapan dan tahapan," demikian Rimbun.
Sementara itu saat rapat dengan Komisi I belum lama ini, Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp57 miliar. Angka itu memang naik cukup signifikan dibanding saat pilkada 2020 lalu karena adanya sejumlah perubahan seperti standar honor petugas ad hoc, serta penyesuaian lainnya.
"Kami juga ada mengusulkan permohonan dana hibah untuk kegiatan di luar tahapan yaitu sebesar Rp232 juta. Kami berharap semua usulan disetujui sehingga kami bisa secepatnya memulai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan," ujar Siti Fathonah.
Selain KPU, instansi lainnya yang mengusulkan anggaran yaitu Bawaslu sekitar Rp25 miliar, Polres Kotawaringin Timur sekitar Rp9 miliar, Kodim 1015/Spt sekitar Rp5 miliar, Satpol PP sekitar Rp5 miliar dan instansi lainnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan menyebutkan, total anggaran sementara yang diusulkan dalam rapat tersebut untuk penyelenggaraan pilkada 2024 sudah mencapai Rp109 miliar.
Baca juga: Ujian SMP di Kotim tetap terapkan protokol kesehatan
Baca juga: Peningkatan infrastruktur diharapkan mampu optimalkan potensi pesisir Kotim
Baca juga: Sempat ditarik buaya ke dalam sungai, wanita di Kotim selamat
"Kita lebih awal supaya masalah anggaran tidak sampai jadi kendala. Selain pilkada, juga ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kita pilah juga mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang bisa dibantu pemerintah provinsi dan pusat," kata Rimbun di Sampit, Selasa.
Usulan anggaran pelaksanaan pemilu serentak dibahas bersama DPRD bersama eksekutif. DPRD akan memperjuangkan anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Timur agar dipenuhi sebagaimana mestinya sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik.
Masalah anggaran perlu mendapat perhatian bersama karena pemerintah sudah mencanangkan pemilu serentak. Artinya KPU bersiap memulai tahapan-tahapan sebagai rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut.
Berdasarkan rapat awal Komisi I dengan KPU dan instansi terkait, kebutuhan anggaran pemilu 2024 meningkat dibanding pemilu 2019. Salah satunya disebabkan dinaikkannya insentif petugas ad hoc pelaksana pemilu.
Untuk itulah Rimbun mewanti-wanti masalah anggaran ini benar-benar menjadi perhatian. Dia berharap tidak sampai muncul masalah terkait ketersediaan anggaran pemilu serentak 2024 nanti.
Baca juga: Pejabat Diskominfo Kotim raih penghargaan PNS Berprestasi
"Seharusnya anggarannya sudah ada karena tahapan mulai berjalan. Anggaran diupayakan di APBD Perubahan, tapi lebih baik mulai sekarang supaya tidak mengganggu agenda KPU dalam persiapan dan tahapan," demikian Rimbun.
Sementara itu saat rapat dengan Komisi I belum lama ini, Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp57 miliar. Angka itu memang naik cukup signifikan dibanding saat pilkada 2020 lalu karena adanya sejumlah perubahan seperti standar honor petugas ad hoc, serta penyesuaian lainnya.
"Kami juga ada mengusulkan permohonan dana hibah untuk kegiatan di luar tahapan yaitu sebesar Rp232 juta. Kami berharap semua usulan disetujui sehingga kami bisa secepatnya memulai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan," ujar Siti Fathonah.
Selain KPU, instansi lainnya yang mengusulkan anggaran yaitu Bawaslu sekitar Rp25 miliar, Polres Kotawaringin Timur sekitar Rp9 miliar, Kodim 1015/Spt sekitar Rp5 miliar, Satpol PP sekitar Rp5 miliar dan instansi lainnya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan menyebutkan, total anggaran sementara yang diusulkan dalam rapat tersebut untuk penyelenggaraan pilkada 2024 sudah mencapai Rp109 miliar.
Baca juga: Ujian SMP di Kotim tetap terapkan protokol kesehatan
Baca juga: Peningkatan infrastruktur diharapkan mampu optimalkan potensi pesisir Kotim
Baca juga: Sempat ditarik buaya ke dalam sungai, wanita di Kotim selamat