Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Jimmy Carter berharap, program pembangunan infrastruktur darat dari provinsi ini ke lokasi Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Jalur khusus dari Kalteng menuju IKN juga perlu segera dibangun oleh pemerintah pusat bersama daerah," kata Jimmy di Palangka Raya, kemarin.
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur itu, menurut dia, sebagai upaya mempercepat kesiapan Kalteng menyambut pemerintah pusat, yang informasinya pada tahun 2024 akan mulai pindah secara bertahap ke IKN Nusantara.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu mengatakan, apabila kondisi infrastruktur sudah bagus, maka hasil usaha masyarakat, khususnya sektor pertanian, akan lebih mudah serta cepat didistribusikan ke IKN Nusantara.
"Bagaimanapun, keberadaan di IKN di Kaltim, memberikan dampak positif yang besar bagi Kalteng. Salah satu cara mengoptimalkan dampak positif itu ya melalui pembangunan infrastruktur ke IKN," ucap Jimmy.
Dia menyebut, salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Kalteng, berbatasan langsung dengan lokasi IKN Nusantara. Hal itu menandakan, provinsi ini sangat dekat dengan wilayah yang nantinya tempat bertugas pemerintah pusat, baik Presiden, DPR RI, DPD RI, Menteri maupun pejabat negara lainnya.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap pemprov tindaklanjuti aspirasi guru dan nakes
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, peluang masyarakat di Kalteng dalam meningkatkan ekonominya, semakin terbuka lebar. Sebab, keberadaan pemerintah pusat tersebut dapat membuat banyak orang akan berada di sana, dan dapat menjadi potensi masyarakat Kalteng memasarkan hasil produksinya, terkhusus sektor pertanian.
"Itulah kenapa pembangunan infrastruktur sangat perlu diprioritaskan. Tidak apa-apa sudah mulai direncanakan dari sekarang, tapi dua atau tiga tahun mendatang sudah bisa direalisasikan. Jadi, ada upaya dari sekarang dan telah menjadi prioritas pemerintah," kata Jimmy.
Dia pun menyarankan pembangunan infrastruktur menuju IKN Nusantara, tidak hanya berasal dari APBD Kalteng, tetapi juga APBN. Sebab, pemerintah pusat berkewajiban juga mengembangkan dan memajukan pembangunan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi IKN.
"Ini juga demi kepentingan masyarakat luas. Bukan hanya Kalteng, tapi orang-orang yang nantinya bermukim di sekitar IKN," demikian Jimmy.
Baca juga: Meski diprotes, Kadisdik Kalteng tegaskan Pergub No.5/2022 tetap dijalankan
Baca juga: Minta revisi pergub, Guru di Kalteng mengadu ke DPRD
"Jalur khusus dari Kalteng menuju IKN juga perlu segera dibangun oleh pemerintah pusat bersama daerah," kata Jimmy di Palangka Raya, kemarin.
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur itu, menurut dia, sebagai upaya mempercepat kesiapan Kalteng menyambut pemerintah pusat, yang informasinya pada tahun 2024 akan mulai pindah secara bertahap ke IKN Nusantara.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu mengatakan, apabila kondisi infrastruktur sudah bagus, maka hasil usaha masyarakat, khususnya sektor pertanian, akan lebih mudah serta cepat didistribusikan ke IKN Nusantara.
"Bagaimanapun, keberadaan di IKN di Kaltim, memberikan dampak positif yang besar bagi Kalteng. Salah satu cara mengoptimalkan dampak positif itu ya melalui pembangunan infrastruktur ke IKN," ucap Jimmy.
Dia menyebut, salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Utara, Kalteng, berbatasan langsung dengan lokasi IKN Nusantara. Hal itu menandakan, provinsi ini sangat dekat dengan wilayah yang nantinya tempat bertugas pemerintah pusat, baik Presiden, DPR RI, DPD RI, Menteri maupun pejabat negara lainnya.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap pemprov tindaklanjuti aspirasi guru dan nakes
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, peluang masyarakat di Kalteng dalam meningkatkan ekonominya, semakin terbuka lebar. Sebab, keberadaan pemerintah pusat tersebut dapat membuat banyak orang akan berada di sana, dan dapat menjadi potensi masyarakat Kalteng memasarkan hasil produksinya, terkhusus sektor pertanian.
"Itulah kenapa pembangunan infrastruktur sangat perlu diprioritaskan. Tidak apa-apa sudah mulai direncanakan dari sekarang, tapi dua atau tiga tahun mendatang sudah bisa direalisasikan. Jadi, ada upaya dari sekarang dan telah menjadi prioritas pemerintah," kata Jimmy.
Dia pun menyarankan pembangunan infrastruktur menuju IKN Nusantara, tidak hanya berasal dari APBD Kalteng, tetapi juga APBN. Sebab, pemerintah pusat berkewajiban juga mengembangkan dan memajukan pembangunan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi IKN.
"Ini juga demi kepentingan masyarakat luas. Bukan hanya Kalteng, tapi orang-orang yang nantinya bermukim di sekitar IKN," demikian Jimmy.
Baca juga: Meski diprotes, Kadisdik Kalteng tegaskan Pergub No.5/2022 tetap dijalankan
Baca juga: Minta revisi pergub, Guru di Kalteng mengadu ke DPRD