Buntok, Kalteng (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran menyatakan bahwa pihaknya telah memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023, karena penyelesaiannya ditargetkan pada Agustus 2022.
"Hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada hari ini bersama eksekutif," katanya usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, di Buntok, Senin.
Ia menerangkan, sesuai dengan jadwal yang telah disusun tersebut, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan penyelesaian pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.
Menurut dia, disamping membahas KUA-PPAS tahun anggaran 2023, pihaknya juga pada Agustus ini akan membahas terkait dengan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2022.
Selain membahas KUA-PPAS, pihaknya juga pada Agustus ini telah menjadwalkan kunjungan kerja ke dalam daerah maupun ke luar daerah.
"Kunjungan ke luar daerah yang dilaksanakan itu dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan," tambah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Sedangkan kunjungan kerja ke dalam daerah bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus memantau kegiatan pembangunan. Ia pun mencontohkan, komisi III DPRD Barsel pada bulan ini akan melakukan kunjungan kerja ke dapil I guna memantau database guru dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: Legislator Barsel apresiasi pelayanan pemerintah bagi jamaah haji
"Untuk Komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah dapil II terkait pemantauan tapal batas di Barito Selatan, dan komisi II akan melakukan kunjungan kerja ke PDAM Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir," demikian Farid Yusran.
Acara rapat badan musyawarah yang membahas jadwal kegiatan di bulan Agustus tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan komisi. Dalam kegiatan itu dihadiri wakil ketua DPRD dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat koordinasi penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas peserta JKN
Baca juga: 61 jamaah haji Barsel tiba di Buntok
Baca juga: Kejati Kalteng dorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer
"Hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada hari ini bersama eksekutif," katanya usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, di Buntok, Senin.
Ia menerangkan, sesuai dengan jadwal yang telah disusun tersebut, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan penyelesaian pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.
Menurut dia, disamping membahas KUA-PPAS tahun anggaran 2023, pihaknya juga pada Agustus ini akan membahas terkait dengan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2022.
Selain membahas KUA-PPAS, pihaknya juga pada Agustus ini telah menjadwalkan kunjungan kerja ke dalam daerah maupun ke luar daerah.
"Kunjungan ke luar daerah yang dilaksanakan itu dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan," tambah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Sedangkan kunjungan kerja ke dalam daerah bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus memantau kegiatan pembangunan. Ia pun mencontohkan, komisi III DPRD Barsel pada bulan ini akan melakukan kunjungan kerja ke dapil I guna memantau database guru dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: Legislator Barsel apresiasi pelayanan pemerintah bagi jamaah haji
"Untuk Komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah dapil II terkait pemantauan tapal batas di Barito Selatan, dan komisi II akan melakukan kunjungan kerja ke PDAM Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir," demikian Farid Yusran.
Acara rapat badan musyawarah yang membahas jadwal kegiatan di bulan Agustus tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan komisi. Dalam kegiatan itu dihadiri wakil ketua DPRD dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat koordinasi penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas peserta JKN
Baca juga: 61 jamaah haji Barsel tiba di Buntok
Baca juga: Kejati Kalteng dorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer