Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Natalia mengaku ada mendapat informasi bahwa telah terbentuk konsorsium perusahaan besar swasta, yang bertugas membantu memperbaiki ruas jalan dari Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas hingga Kota Palangka Raya.
Konsorsium tersebut merupakan gabungan PBS yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas dan sering melintasi ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, kata Natalia di gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Jadi, kami mendesak konsorsium itu lebih aktif dan segera memperbaiki sekaligus merawat ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Mereka kan sudah lama menggunakan jalan itu," kata dia.
Menurut Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, pemerintah provinsi dan Kabupaten Gunung Mas, sudah sangat optimal memperbaiki dan merawat ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Namun, karena tingginya aktivitas kendaraan jenis truk PBS mengangkut hasil produksi berupa perkebunan, kehutanan dan pertambangan, membuat ruas jalan itu menjadi cepat rusak.
Dia mengatakan, sudah sewajarnya dan seharusnya PBS yang beroperasi dan menggunakan ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya itu, turut bertanggung jawab merawat dan melakukan perbaikan. Apalagi, Pemkab Gumas telah memfasilitasi pembentukan konsorsium PBS yang bertugas memperbaiki ruas jalan tersebut.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda bantu mesin pembuat pakan ke peternak
"Informasi yang kami terima, kalau tidak salah konsorsium itu telah lama terbentuk. Jadi, sudah seharusnya, semenjak dibentuk harus aktif melaksanakan pemeliharaan jalan, agar kerusakan jalan tersebut tidak bertambah parah," kata Natalia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan itu pun berharap, komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gumas, bisa secepatnya menjalankan konsorsium tersebut.
"Dalam waktu dekat akan ada lagi pertemuan pihak-pihak terkait. Semoga hasilnya bisa menyelesaikan persoalan kerusakan jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, Kami juga berharap dana multiyears pemprov bisa menangani, agar tidak rusak berat," demikian Natalia.
Baca juga: DPRD Kalteng minta Disdik lebih perhatikan rombel di tiap sekolah
Baca juga: DPRD dan Pemprov Kalteng kembali bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsorsium tersebut merupakan gabungan PBS yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas dan sering melintasi ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, kata Natalia di gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Jadi, kami mendesak konsorsium itu lebih aktif dan segera memperbaiki sekaligus merawat ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Mereka kan sudah lama menggunakan jalan itu," kata dia.
Menurut Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, pemerintah provinsi dan Kabupaten Gunung Mas, sudah sangat optimal memperbaiki dan merawat ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Namun, karena tingginya aktivitas kendaraan jenis truk PBS mengangkut hasil produksi berupa perkebunan, kehutanan dan pertambangan, membuat ruas jalan itu menjadi cepat rusak.
Dia mengatakan, sudah sewajarnya dan seharusnya PBS yang beroperasi dan menggunakan ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya itu, turut bertanggung jawab merawat dan melakukan perbaikan. Apalagi, Pemkab Gumas telah memfasilitasi pembentukan konsorsium PBS yang bertugas memperbaiki ruas jalan tersebut.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda bantu mesin pembuat pakan ke peternak
"Informasi yang kami terima, kalau tidak salah konsorsium itu telah lama terbentuk. Jadi, sudah seharusnya, semenjak dibentuk harus aktif melaksanakan pemeliharaan jalan, agar kerusakan jalan tersebut tidak bertambah parah," kata Natalia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan itu pun berharap, komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gumas, bisa secepatnya menjalankan konsorsium tersebut.
"Dalam waktu dekat akan ada lagi pertemuan pihak-pihak terkait. Semoga hasilnya bisa menyelesaikan persoalan kerusakan jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, Kami juga berharap dana multiyears pemprov bisa menangani, agar tidak rusak berat," demikian Natalia.
Baca juga: DPRD Kalteng minta Disdik lebih perhatikan rombel di tiap sekolah
Baca juga: DPRD dan Pemprov Kalteng kembali bahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah