Pemkot naikkan tarif angkot dampak kenaikan harga BBM

Senin, 5 September 2022 12:12 WIB

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menaikkan tarif angkutan umum kota (angkot) sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Jabar, Senin, menyebutkan tarif baru angkot disepakati Rp4.000 untuk pelajar dari semula Rp3.000 dan Rp5.000 untuk orang dewasa dari sebelumnya Rp3.500.

"Ini menyikapi harga BBM yang naik. Tarif angkot juga naik untuk menyesuaikan," ujarnya.

Eko menyampaikan kenaikan tarif merujuk surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang tarif angkutan umum jenis pelayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor.

Kenaikan tarif telah melalui kajian teknis mengenai biaya operasional kendaraan (BOK) dan lain-lain agar transportasi umum tersebut tetap bisa beroperasi di tengah kenaikan harga BBM.

Dishub akan memberikan surat imbauan kepada sopir dan pengusaha angkot untuk menaati ketentuan tarif.

Baca juga: Pemerintah telah siapkan data terbaru warga layak terima BLT BBM

Eko menegaskan apabila ada masyarakat yang menemukan sopir angkot memberikan tarif lebih dari yang ditentukan, bisa melaporkannya ke Dishub Kota Bogor.

"Masyarakat jangan ragu laporkan kepada Dishub kalau ada sopir memberi tarif di atas ketentuan. Jangan lupa foto pelat nomor kendaraannya," kata dia.

Pada Sabtu (3/9/2022), saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sebagai pilihan terakhir.

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite subsidi dari Rp7.650 menjadi Rp10.000/liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800/liter; dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Sebagai dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

Kemudian, bantuan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dan memerintahkan daerah menggunakan dua persen dana transfer umum senilai total Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan nelayan.

Baca juga: Ini alasan harga BBM naik meski minyak dunia turun

Baca juga: Jokowi: Kenaikan harga BBM pilihan terakhir pemerintah

Baca juga: Antisipasi kecurangan BBM, polisi jaga sejumlah SPBU

Pewarta : Linna Susanti
Uploader : Admin Kalteng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

DPRD Kotim berharap konsistensi pelayanan dan tarif tiket penerbangan

06 September 2024 6:44 Wib

Pemkab Murung Raya sosialisasikan Pajak Tarif Efektif Rata-rata

26 June 2024 8:40 Wib

Pemerintah diminta bijak terapkan kenaikan tarif PPN

03 April 2024 4:54 Wib

PLN jaga daya beli masyarakat melalui tarif tetap pada April-Juni 2024

31 March 2024 4:02 Wib

Tarif PPN naik 12 persen mulai 2025

08 March 2024 21:15 Wib
Terpopuler

Dua tahun DPO, bandar sabu Palangka Raya Saleh ditangkap BNN RI

Kabar Daerah - 10 September 2024 12:57 Wib

Anggota DPRD Kotim jalani diklat pasca pelantikan

Kabar Daerah - 11 September 2024 16:00 Wib

Legislator Gumas berharap Pilkada 2024 jadi ajang adu gagasan

Kabar Daerah - 13 September 2024 8:40 Wib

KPU Bartim minta masyarakat berikan masukan dan tanggapan paslon Pilkada 2024

Kabar Daerah - 15 September 2024 0:26 Wib

DPMD Kapuas nilai dan evaluasi dua Desa di Tamban Catur

Kabar Daerah - 11 September 2024 16:05 Wib