Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang membenarkan bahwa dirinya telah meminta kepada pemerintah pusat, terkhusus Kementerian Perhubungan, agar segera memberi bantuan pengadaan jembatan timbang di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pengadaan jembatan timbang itu sebagai upaya menopang penguatan investasi dan menjaga sekaligus mencegah terjadinya pengangkutan yang melebihi ketentuan di Kalteng, kata Teras Narang saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
"Untuk lokasi jembatan timbang, saya telah meminta kepada Kemenhub agar diadakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau dan Lamandau. Semoga bisa segera direalisasikan," ungkap dia.
Merujuk pada Undang-undang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, pengadaan jembatan timbang sudah diambil alih pemerintah pusat. Untuk itu, diharapkan perhatian khusus terhadap jembatan timbang dan penegakan hukum secara konsisten dilaksanakan, agar kualitas jalan tetap terjaga, dan tidak menimbulkan kerugian serta keresahan bagi masyarakat yang menggunakannya
Teras Narang mengatakan, selain pengadaan jembatan timbang, pemerintah pusat harapannya juga tetap memperhatikan serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dari dan menuju pelabuhan di berbagai daerah, terkhusus di Kalteng. Sebab, sekarang ini Pelabuhan di Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, telah diambil alih oleh Kementerian. Langkah tersebut patut diapresiasi karena sangat membantu beban pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melakukan perawatan.
"Tetapi, kami tetap harapkan pengambilalihan itu disertai peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pelabuhan. Dengan begitu, keberadaan pelabuhan tersebut dapat bermanfaat secara maksimal," ucapnya.
Selain dua hal itu, Senator asal Kalteng itu juga menyoroti soal pengelolaan sungai yang terkesan terabaikan oleh pemerintah pusat, perlu diberi atensi lebih oleh Kementerian Perhubungan. Terutama dalam pengerukan secara rutin di beberapa daerah, terkhusus di Anjir Kabupaten Pulang Pisau.
"Sungai di sekitar Anjir itu sering membantu pengangkutan antar provinsi, kota dan kabupaten di Kalteng, yang tujuannya antara lain adalah untuk kelancaran laju perhubungan sungai, guna membantu pengangkutan sumber daya alam, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat," beber dia.
Baca juga: Teras Narang: Terobosan Mendikbudristek memajukan dunia pendidikan harus didukung
Teras Narang juga menyoroti permasalahan Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, yang pada saat dirinya memimpin terakhir ketika memimpin Kalteng, ada melakukan penataan, penambahan, dan peningkatan kualitas runway. Namun pemeliharaannya masih belum terlihat optimal, sehingga perlu ada alokasi anggaran khusus untuk melakukan pelapisannya.
Selain itu, agar peralatan seperti ILS (Instrument Landing System) yang berada di bandara dijaga kualitasnya, sehingga pada saat diperlukan, terutama kabut asap dan awan tebal dapat membantu pesawat pada saat akan mendarat. Pemerintah selain sebagai regulator, fasilitator, juga harus menjadi katalisator.
"Sangat wajar bila masyarakat daerah kadang-kadang menyampaikan kemarahan pada pemerintah atas situasi sulit yang mereka hadapi. Untuk itu, beberapa hal yang telah sampaikan ke Kemenhub itu sebagai upaya mengatasi kesulitan masyarakat yang terdampak peningkatan tarif pesawat hingga isu perhubungan darat, sungai, dan laut di Kalteng kiranya dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk kemajuan kita bersama," demikian Teras Narang.
Baca juga: Terima aspirasi puluhan tekon Kalteng, Teras Narang minta pemerintah segera cari solusi
Baca juga: Teras Narang ajak PBS perkebunan kerja sama dengan pemerintah desa
Baca juga: Teras Narang ingatkan PIKI Kalteng kenali dinamika dan tantangan zaman
Pengadaan jembatan timbang itu sebagai upaya menopang penguatan investasi dan menjaga sekaligus mencegah terjadinya pengangkutan yang melebihi ketentuan di Kalteng, kata Teras Narang saat dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
"Untuk lokasi jembatan timbang, saya telah meminta kepada Kemenhub agar diadakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau dan Lamandau. Semoga bisa segera direalisasikan," ungkap dia.
Merujuk pada Undang-undang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, pengadaan jembatan timbang sudah diambil alih pemerintah pusat. Untuk itu, diharapkan perhatian khusus terhadap jembatan timbang dan penegakan hukum secara konsisten dilaksanakan, agar kualitas jalan tetap terjaga, dan tidak menimbulkan kerugian serta keresahan bagi masyarakat yang menggunakannya
Teras Narang mengatakan, selain pengadaan jembatan timbang, pemerintah pusat harapannya juga tetap memperhatikan serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dari dan menuju pelabuhan di berbagai daerah, terkhusus di Kalteng. Sebab, sekarang ini Pelabuhan di Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, telah diambil alih oleh Kementerian. Langkah tersebut patut diapresiasi karena sangat membantu beban pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melakukan perawatan.
"Tetapi, kami tetap harapkan pengambilalihan itu disertai peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pelabuhan. Dengan begitu, keberadaan pelabuhan tersebut dapat bermanfaat secara maksimal," ucapnya.
Selain dua hal itu, Senator asal Kalteng itu juga menyoroti soal pengelolaan sungai yang terkesan terabaikan oleh pemerintah pusat, perlu diberi atensi lebih oleh Kementerian Perhubungan. Terutama dalam pengerukan secara rutin di beberapa daerah, terkhusus di Anjir Kabupaten Pulang Pisau.
"Sungai di sekitar Anjir itu sering membantu pengangkutan antar provinsi, kota dan kabupaten di Kalteng, yang tujuannya antara lain adalah untuk kelancaran laju perhubungan sungai, guna membantu pengangkutan sumber daya alam, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat," beber dia.
Baca juga: Teras Narang: Terobosan Mendikbudristek memajukan dunia pendidikan harus didukung
Teras Narang juga menyoroti permasalahan Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, yang pada saat dirinya memimpin terakhir ketika memimpin Kalteng, ada melakukan penataan, penambahan, dan peningkatan kualitas runway. Namun pemeliharaannya masih belum terlihat optimal, sehingga perlu ada alokasi anggaran khusus untuk melakukan pelapisannya.
Selain itu, agar peralatan seperti ILS (Instrument Landing System) yang berada di bandara dijaga kualitasnya, sehingga pada saat diperlukan, terutama kabut asap dan awan tebal dapat membantu pesawat pada saat akan mendarat. Pemerintah selain sebagai regulator, fasilitator, juga harus menjadi katalisator.
"Sangat wajar bila masyarakat daerah kadang-kadang menyampaikan kemarahan pada pemerintah atas situasi sulit yang mereka hadapi. Untuk itu, beberapa hal yang telah sampaikan ke Kemenhub itu sebagai upaya mengatasi kesulitan masyarakat yang terdampak peningkatan tarif pesawat hingga isu perhubungan darat, sungai, dan laut di Kalteng kiranya dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk kemajuan kita bersama," demikian Teras Narang.
Baca juga: Terima aspirasi puluhan tekon Kalteng, Teras Narang minta pemerintah segera cari solusi
Baca juga: Teras Narang ajak PBS perkebunan kerja sama dengan pemerintah desa
Baca juga: Teras Narang ingatkan PIKI Kalteng kenali dinamika dan tantangan zaman