Nanga Bulik (ANTARA) -
Bupati Lamandau Kalimantan Tengah Hendra Lesmana beberapa waktu lalu mengikuti rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta.
 
"Rakor tersebut sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah," katanya.

Baca juga: Pemkab Lamandau optimalkan upaya penurunan stunting
 
Hendra menjelaskan, keikutsertaan dirinya dalam rakor Apkasi tersebut, untuk membahas tentang tenaga non-ASN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Dalam rakor tersebut kami memberi masukan serta usulan yang konstruktif kepada pemerintah pusat untuk mengambil keputusan bijak. Kami berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga non-ASN," jelasnya.

Baca juga: Bupati Lamandau harapkan generasi muda terpacu berperan dalam pembangunan
 
Adapun selain itu, rakor tersebut juga diikuti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Pasar murah di Lamandau jadi salah satu upaya pengendalian inflasi
 
Sebelumnya, Hendra juga pernah menyampaikan pemerintah kabupaten berupaya membentuk skema agar tenaga kontrak atau non-ASN dapat dipertahankan.
 
Namun di sisi lain, pemkab juga terus mendorong agar seluruh aparatur baik ASN maupun non-ASN terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun integritas kinerja yang dimiliki.

Baca juga: Bupati Lamandau dorong peningkatan produksi produk lokal

Baca juga: Wakapolres Lamandau jadi delegasi Indonesia

Baca juga: Kerukunan di Lamandau terus terjaga dengan baik

Baca juga: Pemkab Lamandau tingkatkan sinergi bersama BNNP optimalkan P4GN

Pewarta : Yansyah/Muhammad Arif Hidayat
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024