Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan peran Satgas Stunting dalam melakukan intervensi di seluruh kabupaten dan kota.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah Dadi Ahmad Roswandi di Palangka Raya, Senin, mengatakan, satgas ini berada di level provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Untuk yang bertugas di kabupaten dan kota adalah tenaga technical assistant yang berjumlah 14 orang tersebar di seluruh daerah di Kalteng," terangnya.
Dia menjelaskan, para technical assistant ini memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pendampingan tim percepatan penurunan stunting di berbagai daerah di Kalteng.
"Setiap kabupaten dan kota memiliki satu tenaga technical assistant dengan tugas di antaranya membantu menyediakan data keluarga berisiko stunting," ujarnya.
Baca juga: BKKBN Kalteng lakukan langkah intervensi dengan 'Gerebek Stunting'
Selain itu technical assistant ini bertugas memfasilitasi pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil maupun pasca hamil, audit stunting hingga surveilans kasus stunting.
Melalui kolaborasi dan pengoptimalan peran setiap lini, diharapkan permasalahan stunting di Kalteng dapat diintervensi secara maksimal.
Adapun target penurunan stunting di Kalteng pada 2024 mendatang adalah sebesar 15,38 persen. Berdasarkan rekap data dari waktu ke waktu, pengendalian angka stunting di Kalteng terus mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng trennya terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada 2013 dan 34 persen pada 2018.
Kemudian dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 sebesar 32,3 persen dan berdasarkan pendataan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Kalteng yaitu sebesar 27,4 persen.
Lebih lanjut Dadi menjelaskan, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, penyebab stunting bervariasi, di antaranya adalah pernikahan dini yang menyebabkan minimnya pengetahuan pola asuh maupun tentang kesehatan, hingga faktor sanitasi dan lainnya.
Baca juga: BKKBN Kalteng implementasikan 'RAN Pasti' percepat penurunan stunting
Baca juga: Pemprov Kalteng optimistis mampu realisasikan target penurunan stunting 2024
Baca juga: BKKBN Kalteng berhasil raih penghargaan tertinggi Keterbukaan Informasi Publik
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah Dadi Ahmad Roswandi di Palangka Raya, Senin, mengatakan, satgas ini berada di level provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Untuk yang bertugas di kabupaten dan kota adalah tenaga technical assistant yang berjumlah 14 orang tersebar di seluruh daerah di Kalteng," terangnya.
Dia menjelaskan, para technical assistant ini memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan pendampingan tim percepatan penurunan stunting di berbagai daerah di Kalteng.
"Setiap kabupaten dan kota memiliki satu tenaga technical assistant dengan tugas di antaranya membantu menyediakan data keluarga berisiko stunting," ujarnya.
Baca juga: BKKBN Kalteng lakukan langkah intervensi dengan 'Gerebek Stunting'
Selain itu technical assistant ini bertugas memfasilitasi pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil maupun pasca hamil, audit stunting hingga surveilans kasus stunting.
Melalui kolaborasi dan pengoptimalan peran setiap lini, diharapkan permasalahan stunting di Kalteng dapat diintervensi secara maksimal.
Adapun target penurunan stunting di Kalteng pada 2024 mendatang adalah sebesar 15,38 persen. Berdasarkan rekap data dari waktu ke waktu, pengendalian angka stunting di Kalteng terus mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng trennya terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada 2013 dan 34 persen pada 2018.
Kemudian dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 sebesar 32,3 persen dan berdasarkan pendataan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Kalteng yaitu sebesar 27,4 persen.
Lebih lanjut Dadi menjelaskan, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, penyebab stunting bervariasi, di antaranya adalah pernikahan dini yang menyebabkan minimnya pengetahuan pola asuh maupun tentang kesehatan, hingga faktor sanitasi dan lainnya.
Baca juga: BKKBN Kalteng implementasikan 'RAN Pasti' percepat penurunan stunting
Baca juga: Pemprov Kalteng optimistis mampu realisasikan target penurunan stunting 2024
Baca juga: BKKBN Kalteng berhasil raih penghargaan tertinggi Keterbukaan Informasi Publik