Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, mengajak masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah beserta pemangku kepentingan lainnya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2023 ini.
"Agar karhutla di Kalteng tidak terjadi tentunya pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bekerja sama dalam upaya pencegahan. Jangan sampai karhutla terjadi, sehingga dapat merusak pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan," kata Agustiar kepada ANTARA di Palangka Raya, Senin.
Kakak kandung dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini juga meminta kepada perusahan-perusahaan perkebunan maupun masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya membuka lahan dengan cara membakar, dapat menyebabkan terjadi karhutla meskipun saat ini di sejumlah wilayah Kalteng pada awal Januari 2023 masih diguyur hujan.
"Saya hanya mengingatkan, walaupun beberapa tahun ini Kalteng bebas dari persoalan karhutla karena setiap tahunnya selalu pemerintah di daerah setempat menganggarkan terkait upaya penanganan karhutla," ucapnya.
Berkaca pada 2015 lalu, karhutla yang melanda sejumlah daerah di provinsi setempat berdampak pada sejumlah sektor. Sektor yang terdampak pada saat itu yakni perekonomian, kesehatan hingga pendidikan.
Baca juga: Optimalisasi sektor perkebunan Kalteng dalam menopang perekonomian masyarakat
"Maka dari itu lebih baik dicegah dari pada terjadi. Karena kalau terjadi sulit untuk melakukan pemadamannya dan asap dari karhutla tersebut sangat mengganggu masyarakat baik dari segi kesehatan maupun lainnya," jelas Agustiar Sabran.
Agustiar yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut menegaskan kepada seluruh perusahaan maupun masyarakat untuk tidak menyepelekan persoalan karhutla.
"Sekecil apapun adanya informasi karhutla di daerah setempat, sebaiknya masyarakat maupun perusahaan segera melapor ke instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Jangan sampai menunggu kobaran api membesar baru dilaporkan, agar investasi di Kalteng tidak terganggu," demikian Agustiar Sabran.
Baca juga: Pemprov Kalteng pilih bangun pabrik penggilingan padi modern di Kotim
Baca juga: Optimalkan pengendalian inflasi, DKP Kalteng perluas pemantauan jenis pangan pokok tertentu
"Agar karhutla di Kalteng tidak terjadi tentunya pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bekerja sama dalam upaya pencegahan. Jangan sampai karhutla terjadi, sehingga dapat merusak pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan," kata Agustiar kepada ANTARA di Palangka Raya, Senin.
Kakak kandung dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini juga meminta kepada perusahan-perusahaan perkebunan maupun masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya membuka lahan dengan cara membakar, dapat menyebabkan terjadi karhutla meskipun saat ini di sejumlah wilayah Kalteng pada awal Januari 2023 masih diguyur hujan.
"Saya hanya mengingatkan, walaupun beberapa tahun ini Kalteng bebas dari persoalan karhutla karena setiap tahunnya selalu pemerintah di daerah setempat menganggarkan terkait upaya penanganan karhutla," ucapnya.
Berkaca pada 2015 lalu, karhutla yang melanda sejumlah daerah di provinsi setempat berdampak pada sejumlah sektor. Sektor yang terdampak pada saat itu yakni perekonomian, kesehatan hingga pendidikan.
Baca juga: Optimalisasi sektor perkebunan Kalteng dalam menopang perekonomian masyarakat
"Maka dari itu lebih baik dicegah dari pada terjadi. Karena kalau terjadi sulit untuk melakukan pemadamannya dan asap dari karhutla tersebut sangat mengganggu masyarakat baik dari segi kesehatan maupun lainnya," jelas Agustiar Sabran.
Agustiar yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut menegaskan kepada seluruh perusahaan maupun masyarakat untuk tidak menyepelekan persoalan karhutla.
"Sekecil apapun adanya informasi karhutla di daerah setempat, sebaiknya masyarakat maupun perusahaan segera melapor ke instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Jangan sampai menunggu kobaran api membesar baru dilaporkan, agar investasi di Kalteng tidak terganggu," demikian Agustiar Sabran.
Baca juga: Pemprov Kalteng pilih bangun pabrik penggilingan padi modern di Kotim
Baca juga: Optimalkan pengendalian inflasi, DKP Kalteng perluas pemantauan jenis pangan pokok tertentu