Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menggelar kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah secara kolektif di Nanga Bulik, Kamis (12/1).
Kegiatan ini dilakukan di Aula Bappedalitbang Lamandau dan kick off penandatanganan kontrak barang dan jasa juga digelar secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
"Pengadaan barang/jasa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kemajuan suatu wilayah," terangnya.
Menurutnya hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBD dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
"Di antaranya seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial ataupun belanja hibah," katanya.
Baca juga: PDAM Lamandau diminta lakukan langkah progresif
Bupati mengatakan kegiatan kick off ini diikuti sebanyak 18 perangkat daerah se-Kabupaten Lamandau dengan nilai sebesar Rp2.741.018.384.
Adapun percepatan pelaksanaan kegiatan pada 2023 ini menjadi pemicu untuk memacu perputaran uang yang ada di wilayah setempat, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya imbau agar segera tayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, dan manfaatkan katalog lokal dalam proses transaksi pada etalase yang sudah tersedia. Utamakan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa," pintanya.
Selanjutnya dia juga meminta untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa, mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan pastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak yang telah ditandatangani.
Baca juga: Pemkab apresiasi Family Gathering GKE se-Lamandau
Baca juga: Berkeliling dengan sepeda, Bupati Lamandau tinjau peningkatan jalan kota
Baca juga: Bupati minta perangkat daerah mampu wujudkan RPJMD
Kegiatan ini dilakukan di Aula Bappedalitbang Lamandau dan kick off penandatanganan kontrak barang dan jasa juga digelar secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
"Pengadaan barang/jasa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kemajuan suatu wilayah," terangnya.
Menurutnya hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBD dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
"Di antaranya seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial ataupun belanja hibah," katanya.
Baca juga: PDAM Lamandau diminta lakukan langkah progresif
Bupati mengatakan kegiatan kick off ini diikuti sebanyak 18 perangkat daerah se-Kabupaten Lamandau dengan nilai sebesar Rp2.741.018.384.
Adapun percepatan pelaksanaan kegiatan pada 2023 ini menjadi pemicu untuk memacu perputaran uang yang ada di wilayah setempat, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya imbau agar segera tayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, dan manfaatkan katalog lokal dalam proses transaksi pada etalase yang sudah tersedia. Utamakan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa," pintanya.
Selanjutnya dia juga meminta untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa, mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan pastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak yang telah ditandatangani.
Baca juga: Pemkab apresiasi Family Gathering GKE se-Lamandau
Baca juga: Berkeliling dengan sepeda, Bupati Lamandau tinjau peningkatan jalan kota
Baca juga: Bupati minta perangkat daerah mampu wujudkan RPJMD