Buntok (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Hermanes menilai pemerintah kabupaten tetap konsekuen dalam menangani dampak inflasi di daerah setempat.
"Karena, penanganan dampak inflasi tersebut dilakukan Pemkab Barito Selatan sejak 2022 hingga 2023 ini," katanya di Buntok, Rabu.
Ia menjelaskan, seperti pada 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menganggarkan sebesar Rp5,067 miliar untuk penanganan dampak inflasi.
"Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang, serta pembagian sembako gratis kepada masyarakat keluarga pra sejahtera yang tersebar di enam kecamatan," terangnya.
Selain kegiatan tersebut lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melaksanakan bazar pangan serta penyaluran bantuan sarana produksi pertanian, pemberian subsidi kepada nelayan serta memberikan subsidi kepada penumpang transportasi darat dan sungai.
Baca juga: Podsi Barsel beli dua perahu optimalkan persiapan hadapi porprov
Oleh karena itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada 2022 lalu sudah tepat.
Sedangkan 2023 ini kata dia, Pemkab Barito Selatan tetap konsekuen melakukan sejumlah langkah kembali dalam penanganan dampak inflasi.
"Itu semua merupakan langkah-langkah strategis dan konkrit yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan inflasi di daerah ini," tambah dia.
Untuk itu, Hermanes sangat mengapresiasi dan mendukung semua langkah tersebut, sebab program kegiatannya sangat menyentuh kepada masyarakat terutama keluarga pra sejahtera di wilayah setempat.
Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana sebelumnya menyampaikan, dalam upaya pengendalian dampak inflasi pada 2023, pihaknya akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 6.500 paket.
"Bantuan akan kita serahkan mulai 7 Februari 2023 yang bertepatan dengan kegiatan musyawarah pembangunan desa di sejumlah desa di daerah ini," jelasnya.
Bansos tersebut nantinya disalurkan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), sedangkan pasar murah atau pasar penyeimbang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Selatan.
Baca juga: Penjabat Bupati Barsel sambangi Bulog pantau ketersediaan bahan pokok
"Karena, penanganan dampak inflasi tersebut dilakukan Pemkab Barito Selatan sejak 2022 hingga 2023 ini," katanya di Buntok, Rabu.
Ia menjelaskan, seperti pada 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menganggarkan sebesar Rp5,067 miliar untuk penanganan dampak inflasi.
"Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang, serta pembagian sembako gratis kepada masyarakat keluarga pra sejahtera yang tersebar di enam kecamatan," terangnya.
Selain kegiatan tersebut lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melaksanakan bazar pangan serta penyaluran bantuan sarana produksi pertanian, pemberian subsidi kepada nelayan serta memberikan subsidi kepada penumpang transportasi darat dan sungai.
Baca juga: Podsi Barsel beli dua perahu optimalkan persiapan hadapi porprov
Oleh karena itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada 2022 lalu sudah tepat.
Sedangkan 2023 ini kata dia, Pemkab Barito Selatan tetap konsekuen melakukan sejumlah langkah kembali dalam penanganan dampak inflasi.
"Itu semua merupakan langkah-langkah strategis dan konkrit yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan inflasi di daerah ini," tambah dia.
Untuk itu, Hermanes sangat mengapresiasi dan mendukung semua langkah tersebut, sebab program kegiatannya sangat menyentuh kepada masyarakat terutama keluarga pra sejahtera di wilayah setempat.
Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana sebelumnya menyampaikan, dalam upaya pengendalian dampak inflasi pada 2023, pihaknya akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 6.500 paket.
"Bantuan akan kita serahkan mulai 7 Februari 2023 yang bertepatan dengan kegiatan musyawarah pembangunan desa di sejumlah desa di daerah ini," jelasnya.
Bansos tersebut nantinya disalurkan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), sedangkan pasar murah atau pasar penyeimbang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Selatan.
Baca juga: Penjabat Bupati Barsel sambangi Bulog pantau ketersediaan bahan pokok